Pascabencana, Melejitkan Perekonomian Daerah Terdampak

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menilai, gempa bumi beruntun yang mengguncang NTB sejak akhir Juli lalu bukan menjadi tantangan dalam membangun perekonomian di daerah. Justru, situasi pascabencana menjadi peluang bagi daerah-daerah terdampak untuk semakin maju dan melejitkan perekonomiannya.

Dalam wawancara khusus dengan Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Kamis, 13 September 2018, gubernur menyatakan pascabencana pasti akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rumah-rumah masyarakat korban gempa pasti akan dibangun kembali. Begitu juga fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat bencana akan diperbaiki kembali.

Tinggal pemerintah daerah mengawalnya. Untuk perbaikan rumah warga korban gempa, ditargetkan tuntas enam bulan. Sedangkan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial ditargetkan tuntas setahun.

‘’Menurut saya tantangan pascabencana adalah bagaimana bencana alam itu tak berubah menjadi bencana sosiokultural,’’ kata gubernur.

Artinya, situasi bencana ini menghadirkan cara hidup yang beda dari sebelumnya. Orang biasanya  punya privasi. Tetapi dengan adanya bencana, mereka terpaksa  berbagi privasi dalam waktu yang cukup lama dengan keluarga yang lain.

Hal itu menciptakan suatu sifat permisif. Yakni sesuatu yang sebelumnya dijaga, tidak boleh terlihat oleh orang. Tapi  terpaksa karena keadaan, untuk kemudian berbagi tempat dengan keluarga yang lain.

‘’Tantangannya di situ. Bahwa kedaruratan itu tak boleh menjadi gaya hidup berikutnya,’’ kata TGB.

Kemudian kemandirian yang tertanam kuat di masyarakat dapat hilang karena ada fase tertentu. Di mana masyarakat sebagai korban  mendapatkan bantuan terus menerus dari pemerintah maupun pihak lainnya.

Jika tidak berhati-hati dan memberikan perhatian pada aspek ini, kata TGB, maka dapat tumbuh cara berpikir yang berbeda atau bergeser. Bahwa tanpa harus bekerja tetap dapat makan atau akan mendapatkan bantuan.

‘’Ini potensi pergeseran nilai. Hal-hal seperti itu menjadi tantangan yang esensial, tidak hanya masalah  fisik. Kalau fisik yang penting duitnya ada. Tapi kalau nilai ini harus kita rawat semua,’’ ujarnya.

Itulah sebabnya, kata TGB dalam beberapa kesempatan terakhir dirinya berdiskusi dengan beberapa pihak yang daerahnya pernah terjadi bencana gempa bumi. Misalnya dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno dalam konteks bagaimana  masyarakat Yogyakarta  dulu  menangani pascagempa bumi.

‘’Yang kemudian menariknya, daerah yang terkena gempa bumi khususnya Bantul justru pascabencana ekonominya tumbuh kuat,’’ kata TGB.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang terkena dampak cukup parah bencana gempa Yogakarta 2006 silam. Namun pascabencana, daerah tersebut tumbuh ekonomi kreatif yang luar biasa.

Artinya, kata TGB, ketika bencana terjadi lalu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan paralel dengan pemulihan ekonomi. Pascabencana banyak masuk pihak-pihak yang punya pengalaman, kompetensi dan jejaring untuk memfasilitasi terbangunnya kegiatan ekonomi masyarakat.

‘’Bantul itu sekarang terkenal dengan sentra batik. Jadi ekonominya pascagempa melejit,’’ tuturnya.

TGB berharap, bencana gempa bumi yang terjadi di daerah ini menjadi suatu peluang menanamkan nilai-nilai baru yang lebih baik. Selain tetap menjaga nilai-nilai kearifan  lokal yang sudah lama ada.

Menurutnya, situasi pascabencana ini menjadi tantangan bagi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. ‘’Bagaimana mengubah situasi pascabencana menjadi suatu keadaan yang menghadirkan peluang-peluang. Untuk semakin majunya daerah-daerah yang terdampak oleh gempa,’’ ujarnya.

Bencana gempa bumi  yang melanda tujuh kabupaten/kota  menyebabkan, kerusakan mencapai Rp12,4 triliun dan kerugian sebesar Rp2,49 triliun. Untuk memulihkan kembali NTB dibutuhkan anggaran sekitar Rp10,19 triliun.  (tim)