Pendapat TGB Soal Menarik dan Tak Menariknya Jadi Gubernur

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Sepuluh tahun menjabat sebagai Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengakui ada menarik dan tidak menariknya.

Apa yang paling menarik ketika menjadi Gubernur NTB? TGB mengungkapkan, menariknya ketika dia bisa menghadirkan kemanfaatan seketika  dengan satu tandatangan. Misalnya ketika membantu sekolah yang membutuhkan bantuan. Dengan serta merta masyarakat terselesaikan masalahnya.

‘’Jadi itu yang paling menarik. Kalau hal-hal lain saya tidak terlalu tertarik. Ha-hal yang sifatnya protokoler, aksesoris jabatan, saya tak terlalu tertarik. Bagi saya tidak ada cultural shock apapun ketika jadi gubernur,’’ tuturnya.

Sementara ketika ditanya mengenai hal yang tidak menarik (tidak menyenangkan) ketika menjadi gubernur? TGB mengatakan agak sulit menemukan. Tapi secara manusiawi, ketika sudah memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Bukan senyum atau apresiasi yang didapatkan.

Malah ada saja masyarakat yang marah dan memberikan umpatan. ‘’Di situ secara manusiawi saya kadang-kadang mengatakan kok begini,’’ ungkapnya.

Namun, ia memahami adanya masyarakat yang demikian karena tidak mengetahui prosesnya atau tidak mengetahui seluruh sisi dari masalah yang ada. TGB mencontohkan pada suatu ketika dirinya pernah didemo para petani tembakau. Ada masyarakat yang membawa bambu panjang. Mungkin karena terprovokasi sehingga bersikap demikian.

Pada saat itu kemungkinan masyarakat berpikir bahwa gubernur dapat menyelesaikan semua urusan. Tinggal memerintahkan bawahan, selesai urusan seperti pada masa kekhalifahan. ‘’Jadi situasi seperti itu pemakluman saja. Saya bersyukur pada posisi yang mengetahui seluruh aspek dari masalah ini, sehingga menyikapinya lebih baik,’’ tutur TGB.

Mengenai sumber daya birokrasi yang menentukan keberhasilan pemimpin dalam menjabarkan dan mengeksekusi visi dan misi. TGB mengatakan birokrasi merupakan suatu system. Telah ada orang-orangnya melalui proses rekrutmen. Seperti diketahui, rekrutmen birokrasi selama berpuluh-puluh tahun bukanlah rekrutmen yang sepenuhnya akuntabel. Ada juga proses menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berawal dari kebijakan daerah.

‘’Kalau bicara kebijakan daerah, lebih tidak akuntabel lagi. Tapi apapun itu muaranya,  itulah birokrasi yang diterima oleh seorang pemimpin,’’ kata TGB.

Sehingga sejak awal TGB mengatakan,  sudah menyetel gelombang jangan bicara sesuatu yang ideal. Namun berbicara berdasarkan apa yang bisa dimaksimalkan. Jika bicara apa yang dapat  dimaksimalkan, maka dibangun proses untuk mencari pejabat-pejabat struktural yang terbaik dari yang baik.

‘’Kalau tidak bisa, yang paling mendingan dari yang ada. Alhamdulilah belum ada yang buruk dari yang terburuk,’’ ujarnya.

TGB mengatakan bahwa rezim kepegawaian masih sangat sentralistik. Tidak bisa kemudian seorang kepala daerah memecat langsung ASN atau pejabat yang tidak beres dalam melaksanakan tugas. Ketika dilantik dan diambil sumpah jabatannya, seorang pemimpin masuk pada suatu sistem di bawah  UU. UU itulah  yang mengarahkan termasuk UU sistem kepegawaian.

Ia menambahkan, sistem dibuat sebagai cerminan kompromi yang terbaik dari seluruh pemangku kepentingan.  Sebagai bangsa yang besar, kepentingan itu banyak sekali. UU yang lahir adalah titik kompromi. ‘’Sehingga lahir UU sektoral tertentu yang kadang-kadang tak sesuai dengan idealisme kita,’’ katanya.

Selama 10 tahun memimpin NTB, TGB juga mengaku pernah dikecewakan oleh birokrat. Di depan gubernur mengatakan A, tetapi setelah keluar pintu berubah jadi B. Bahkan kebijakan yang sampai ke masyarakat kadang jadi X,Y, Z. Dikatakan, beberapa kali kebijakan-kebijakan tidak sampai ke  bawah. Atau ketika gubernur mengonfirmasikan  ke masyarakat ternyata bentuknya sangat berbeda dengan yang telah diputuskan.

‘’Ada juga satu, dua kali saya menemukan ada pengelabuan oleh satu, dua staf. Tapi tetap saja itu insidentil dan potret utuhnya (birokrasi) masih bisa dipacu untuk memenuhi visi misi yang progresif,’’ katanya.

Ketika seorang pemimpin masuk pada suatu birokrasi, maka akan bertemu dengan pejabat yang berusia 40 – 55 tahun. Masing-masing dari mereka tumbuh dengan pendidikan dan  penanaman nilainya. Tetapi tetap saja untuk ‘’menjahit’’ semua adalah visi dan misi prioritas.

Bagaimana ‘’menjahit’’ birokrasi yang demikian, maka di situlah tantangannya. Jika ada satu, dua birokrat yang demikian maka itulah karakternya. ‘’Tapi secara umum birokrasi kita di NTB dengan kebersamaan, adalah birokrasi yang masih mungkin untuk dipacu, dimotivasi, digerakkan menjalankan visi misi yang progresif,’’ tandas TGB. (tim)