DPD I Golkar NTB Malu, Kader Kena OTT Dana Bencana

Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – DPD I Partai Golkar NTB akan mengambil tindakan tegas terhadap kadernya, HM, yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Mataram yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Kejaksaan Negeri Mataram, atas dugaan fee proyek rehabilitasi bangunan sekolah yang terkena gempa.

“Tentu akan ada kebijakan terkait hal itu, sesuai dengan aturan partai. Nanti kita lihat seperti apa,” kata Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, kepada Suara NTB, Minggu, 16 September 2018.

Misbah tak menyebutkan secara tegas tindakan apa yang akan diberikan kepada HM yang telah mencoreng muka partai beringin tersebut, menjelang perhelatan Pemilu 2019.

Ditanya lebih lanjut sikap Golkar, Misbach yang mangaku masih di luar daerah saat dihubungi, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPD II Golkar Kota Mataram. Karena informasi terkait kasus yang dialami kadernya itu baru ia tahu lewat media massa.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPD I Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda juga mengaku terkejut dan prihatin mendapat informasi tertangkapnya seorang kader Golkar yang juga anggota DPRD Kota Mataram itu. “Saya kaget aja dengan seperti ini, dan prihatin terjadinya penangkapan terhadap kader Golkar,” ujarnya.

Ketua DPRD NTB ini menyampaikan, ia tidak habis pikir dengan kejadian ini dilakukan oleh kadernya, di tengah kondisi bencana yang menimpa warga NTB. “Dalam kondisi kita mengalami bencana, tentu hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Tetapi ini situasi sudah terjadi dan sangat memalukan,” katanya geram.

Senada dengan Misbach, Isvie mengaku akan segera berkoordinasi dengan Golkar Kota Mataram terkait kasus tersebut, dan tentu Golkar akan mengambil sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan kadernya.

“Kalau ini benar terjadi, kami tentu akan koordinasi dengan Golkar Kota (Mataram); langkah-langkah apa yang diambil untuk menyelamatkan partai. Kalau kader seperti ini tentu ada sanksi yang diberikan, satu sanksi adalah dicopot kepengurusannya,” tegasnya.

Jika sampai HM dicabut keanggotaan dari partai, maka otomatis ia akan dicoret sebagai bacaleg. Pasalnya ia kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 ini. (ndi)