Dugaan Pemerasan Dana Bencana, Kejari Mataram OTT Oknum Anggota Dewan

HM saat menjalani pemeriksaan di aula Kejaksaan Negeri Mataram beberapa jam setelah dilakukan OTT. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari Mataram) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum anggota DPRD Kota Mataram, HM,  Jumat, 14 September 2018.

HM ditangkap di sebuah warung makan di Cakranegara Kota Mataram, diduga saat meminta uang  dari Kepala Dinas Pendidikan  (Disdik) Kota Mataram, Sud dan seorang kontraktor inisial CTH. Pemerasan itu diduga terkait dana bencana gempa untuk rehabilitasi gedung sekolah.

HM diketahui Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan dari Fraksi Golkar, dibekuk bersama Sud, Kadis Disdik Kota Mataram dan CTH seorang kontraktor di Warung Encim Jalan Rajawali 1 No 18 Cakranegara.

Proses penggeledahan gedung Komisi IV DPRD Kota Mataram  oleh Satgasus Kejari Mataram. (Suara NTB/ars)

OTT oleh Tim Kejari Mataram terkait kasus dugaan pungli alokasi dana bantuan gempa Lombok untuk Sokolah SD, SMP se Kota Mataram Tahun Anggaran  2019.

Kajari Mataram I Ketut Sumadana, SH.MH, menjelaskan, sebelum penangkapan, diawali pengintaian sepekan terakhir. Tim Intelijen dipimpin Kasi Intel Agus Taufikkurrahman mengintai sejak proses pengesahan dana pascabencana  untuk rehab gedung SD SMP.

‘’Jadi oknum ini minta jatah, karena dia merasa berjasa atas pengesahan anggaran itu,’’ ujar Kajari Jumat siang.

Sementara barang bukti yang berhasil disita dalam OTT tersebut, uang tunai Rp30.000.000 dalam amplop coklat disaku kiri CTH, uang Rp1.350.000 dalam amplop putih di saku kanan CTH, Handphone Vivo, handphone Samsung S7, dompet, Honda HRV Nopol D 1792, sepeda motor Honda PCX warna putih tanpa plat nomor.

Hingga berita ini ditulis sore kemarin, ketiganya sedang menjalani pemeriksaan intensif di Kejari Mataram di ruang terpisah.  HM diperiksa di aula Kejari Mataram. Sementara  Sud dan CTH  di ruang penyimpanan barang bukti yang dijadikan pemeriksaan sementara akibat ruangan Pidsus retak akibat gempa.

Menurut Kajari, dana bencana ini sebenarnya belum cair. Namun oknum sudah kasak kusuk melobi Kadis Disdik dan rekanan yang akan mendapatkan proyek tersebut berupa fee atas disahkannya anggaran Rp4,2 miliar. Namun uang belum dicairkan, proyek juga belum terealisasi, HM minta jatah.

Rencana OTT sedianya akan dilakukan Kamis malam, saat penyerahan uang Rp 1 juta. Namun OTT urung dilakukan karena oknum minta uang Rp 30 juta dan dipenuhi keesokan harinya. ‘’Setelah A1, kita OTT tadi pagi di TKP warung di Cakranegara,’’ jelas Kajari.

Seperti diketahui,  gempa bumi 7,0 SR telah memporak- porandakan perumahan, infrastruktur dan dunia pendidikan, termasuk di Kota Mataram. Agar bantuan gempa berhasil cair, HM  selaku anggota DPRD Kota Mataram meminta sejumlah uang kepada Sud agar bantuan gempa pembahasannya mulus di legislatif.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 12 e Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ‘’Ancamannya 20 tahun sampai seumur hidup. Bisa juga ancaman hukuman mati, karena ini sanksinya berat. Menyangkut dana bencana,’’ kata Kajari.

Bagaimana dengan Kadis Disdik dan oknum kontraktor? Sementara keduanya diperiksa sebagai saksi, karena posisinya diperas. Namun bisa jadi menurutnya kasus ini akan berkembang ke tersangka lain.

Sita Dokumen

Sementara pemeriksaan berlangsung, tim gabungan jaksa dari Pidsus, Pidum dan Intel bergerak ke Gedung DPRD Kota Mataram sekitar pukul 15.00 Wita. Dikawal dua polisi bersenjata, tim langsung melakukan penggeledahan di ruang Komisi IV, tempat biasanya HM bekerja bersama  anggota Dewan lainnya.

Petugas  menggeledah dokumen-dokumen yang dianggap penting di atas meja dan laci. Pemeriksaan di gedung lantai dua itu didampingi Sekretaris DPRD Kota Mataram, H.Lalu Aria Dharma. Tumpukan dokumen dimasukkan dalam sebuah box bening. Tim juga menyita perangkat server yang terhubung dengan CCTV.  Pukul 16.30 Wita, penggeledahan tuntas dilakukan petugas. (ars)