Pulihkan NTB Pascagempa, Butuh Rp10,19 Triliun

Potret kerusakan infrastruktur akibat serangkaian gempa yang melanda NTB, beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) – Bencana gempa bumi yang melanda tujuh kabupaten/kota di NTB  menyebabkan kerusakan mencapai senilai Rp12,4 triliun dan kerugian Rp2,49 triliun. Untuk memulihkan kembali NTB dibutuhkan anggaran sekitar Rp10,19 triliun.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dalam  rapat penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa NTB di Mataram, Rabu, 12 September 2018. Jumlah nilai kerusakan, kerugian dan kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima sektor.

Pertama, sektor perumahan, nilai kerusakan mencapai Rp9,2 triliun dengan kerugian sebesar Rp1,52 triliun. Dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, kata Ridwan membutuhkan anggaran sebesar Rp7,04 triliun.

Kedua, sektor infrastruktur dengan nilai kerusakan Rp110,32 miliar dan kerugian sebesar Rp432,79 miliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebesar Rp266,87 miliar.

Ketiga, sektor sosial nilai kerusakan mencapai Rp2,21 triliun dan kerugian sebesar Rp189,59 mliar. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini mencapai Rp1,99 triliun.

Baca juga:  Pemprov Perbaiki 20 Unit, 144 Pustu dan Polindes Rusak Berat Akibat Gempa

Keempat, sektor ekonomi produktif nilai kerusakan sebesar Rp585,18 miliar dengan jumlah kerugian Rp603,68 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ini diperkirakan sebesar Rp683,68 miliar.

Terakhir, lintas sektor dengan nilai kerusakan Rp578,91 miliar dan kerugian Rp 131,34 miliar. Kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor ini sekitar Rp 683,69 miliar.

‘’Rencana aksi rehab rekon ini disusun berbasis kabupaten/kota. Kalau melihat semangat Inpes No. 5 Tahun 2018, nampaknya rehab rekon diselesaikan paling lambat 2019,’’ kata Ridwan.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa  paling lambat enam bulan dari sekarang. Sedangkan fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas umum paling lambat Desember. Sisanya akan dituntaskan sampai  akhir 2019.

Menurut Ridwan, dampak gempa tidak hanya dilihat dari segi fisik. Tetapi yang paling berat ada empat sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi NTB yang paling terdampak.

Disebutkan pendidikan, kesehatan, perumahan dan pariwisata paling terkena dampak. Dampak gempa, output sektor pendidikan dan kesehatan turun masing-masing 16,8 persen dan 14,5 persen di tahun 2018.

Baca juga:  SK Kalak BPBD NTB Dicabut, BNPB Tak Setujui Komposisi dan Besaran Gaji TPK

Sedangkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan NTB terkena dampak terbesar keempat. Akibat gempa, output sektor pariwisata turun hingga 4,9 persen.

‘’Ini memerlukan rencana jangka panjang. Tidak bisa memulihkan pariwisata dengan cepat. Tapi  bagaimana memulihkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Belum lagi faktor-faktor lainnya,” katanya.

Sektor pariwisata turun hampir mencapai 5 persen karena okupansi hotel di NTB turun tajam. Jika hal ini terus berlanjut maka dapat menimbulkan pengangguran. Sehingga, untuk mempercepat pemulihan pascabencana, sedang disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam rencana aksi tersebut akan  jelas siapa yang bertanggung jawab membangun kembali lima sektor tersebut. Karena APBD provinsi dan kabupaten/kota terbatas, maka butuh dukungan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait.

Meskipun statusnya bencana daerah, kata Ridwan, namun telah berkomitmen melakukan penanganan skala nasional. ‘’Darimana anggarannya harus diperjelas dalam rencana aksi ini. Mana ditangani APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota harus jelas,’’ tandasnya. (nas)