Gedung Evakuasi Bencana KLU Diduga Gagal Konstruksi

Gedung Tempat Evakuasi Bencana  (TES) yang tak difungsikan sejak dibangun tahun 2015 lalu, rusak  berat bagian tangga dan ramp. (Suara NTB/ars)

Tanjung (Suara NTB) – Gedung evakuasi bencana di Kecamatan Pemenang,  Kabupaten Lombok Utara (KLU) ikut rusak akibat gempa. Hasil asesmen awal, gedung ini bagian dari bangunan yang diduga gagal konstruksi.

Seharusnya gedung evakuasi bencana dapat dimanfaatkan untuk penampungan pengungsi. Namun sejak selesai dibangun tahun Agustus 2014 lalu, gedung itu diduga mangkrak. Bahkan kondisinya kini rusak akibat gempa.

Posisi gedung di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, jalur menuju Pelabuhan Bangsal yang menghubungkan transportasi ke tiga gili. Gedung itu senilai Rp21 miliar, dibangun atas program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Satker pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum  (PU) Perumahan Rakyat (PR) Dirjen Cipta Karya.

Pengamatan Suara NTB, kondisi gedung lantai empat itu dalam keadaan kosong. Sejak gempa pertama dan kedua tak ada aktivitas pengungsian di sana. Kondisi itu diperparah dengan kerusakan terjadi pada bagian tangga dan ramp yang roboh akibat guncangan gempa. Gedung ini salah satu ini salah satu yang diperiksa sebelumnya oleh tim Posko Tanggap Darurat Universitas Mataram.

Menurut Koordinator Tim Asesmen Fakultas Tehnik (FT) Unram, Yusron Saadi, gedung ini termasuk gagal konstruksi khususnya pada bagian tangga dan ramp yang menghubungkan lantai satu sampai lantai empat.

‘’Ini termasuk masalah pada konstruksi. Karena tangga dan ramp dibangun setelah konstruksi selesai. Harusnya bisa bersamaan,’’ ungkapnya terkait hasil temuannya.

Masalahnya, setelah tangga ambruk terlihat kelemahan proses pengerjaan. Dudukan tangga dan ramp tersebut hanya ujung besi cor yang dijulurkan ke tembok. Besi yang ditancapkan di tembok kemudan dicor ulang. Model pengerjaan seperti ini menurutnya riskan, apalagi ketika terjadi guncangan akibat gempa.

Baca juga:  BPKAD Tak akan Bayar Pengerjaan Proyek Lewati 31 Desember

‘’Buktinya yang paling pertama rusak itu tangga dan ramp –nya. Tiangnya tetap utuh. Hanya  lantai yang retak,’’ ujarnya.

Dari pemeriksaannya, gedung itu tergolong rusak berat,karena bagian yang hancur adalah tangga yang fungsinya penting sebagai penghubung untuk pendukung operasional gedung. Ketika tangga rusak, maka mustahil gedung bisa digunakan, apalagi  menurutnya  ketika digunakan untuk evakuasi bencana.

Sebagai catatan Suara NTB sebelumnya, gedung ini pernah diusut Polda NTB untuk bagian konstruksi tangga dan tiang. Diduga spek tangga tidak sesuai RAB, sehingga untuk menemukan dugaan penyimpangan tim penyidik Subdit III Tipikor

Polda NTB melibatkan ahli Institut Teknologi Surabaya (ITS)  untuk cek fisik. Namun diusut Maret 2016, akhir tahun kasus ini penyidikannya dihentikan.

Deputi I Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Wisnu Widjaja  saat dikonfirmasi mengaku belum tahu persis posisi dan kondisi  gedung tersebut.

Jika faktanya gedung itu rusak padahal belum digunakan,  ia sangat menyayangkan. Terlepas penyebabnya adalah bencana gempa   Terlebih konstruksinya empat lantai yang bisa nenampung ribuan pengungsi.  ‘’Harusnya memang bisa dipakai dalam kondisi seperti ini,’’ujarnya.

Tanpa bermaksud menyalahkan banyak pihak, khususnya pelaksana, kata dia, ke depan akan jadi evaluasi terkait pembangunan gedung yang tahan gempa sehingga dalam kondisi bencana dapat digunakan.

Baca juga:  TP4D Minta PPK Proyek Jembatan Longken Bersikap Tegas

Bisa jadi menurut dia bencana tidak bisa diprediksi, sehingga tidak bisa disesuaikan dengan konstruksi.

‘’Mungkin tidak sesuai dengan desain awal, kan (bencana)  tidak bisa diperkirakan. Di atas kertas mudah, tapi skala bencana ini tidak sesuai dengan perkiraaan,’’ jelasnya.

Jika pada master plan gedung itu untuk evakuasi tsunami, tentu saja harus sesuai dengan perencanaan awal. Untuk menampung korban tsunami yang memungkinkan aman ditempatkan pada gedung. Sehingga gedung peruntukan tsunami  bagi dia belum tentu bisa tahan gempa.

‘’Karena itu tadi master plan-nya kan untuk tsunami, bukan untuk tahan gempa,’’ tandasnya.

Perlu ditelusuri lebih jauh terkait kontruksi dan perencanaan awal gedung, guna memastikan pelaksanaan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan.  Wisnu menggambarkan, berdirinya gedung itu memang tidak lepas dari perencanaan pihaknya sebagai koordinator utama penanggulangan bencana.

Terpisah, Kadis PUPR Ir.Wedha Magma Ardhi, MTP,  terkejut mendapat informasi gedung evakuasi bencana rusak, sehingga tidak bisa digunakan sesuai fungsinya untuk evakuasi sementara. ‘’Seharusnya bisa tahan gempa, tapi saya belum tahu, belum cek,’’ ujarnya.

Diakuinya, proyek itu bersumber dari APBN melalui BNPB, namun pelaksanaannya oleh Ditjen Cipta Karya. Setelah tuntas pengerjaan, diserahkan ke Pemda setempat, dalam hal ini Pemkab Lombok Utara. Pemanfaatan gedung yang tidak maksimal, bahkan mangkrak, artinya menurut dia tanggung jawab pengelolaan ada di Pemkab. ‘’Setelah selesai dibangun, diserahkan ke Pemkab. Artinya tanggung jawab itu di sini,’’ pungkasnya. (ars)