Tahap Awal, Pemerintah Kucurkan Rp 1 Triliun

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat di NTB pada tahap awal. Artinya, ada 20 ribu unit rumah rusak berat yang akan dibangun pada tahap awal.

Selama enam bulan ke depan, pusat menargetkan seluruh rumah warga yang rusak akibat gempa bumi di NTB harus tuntas dibangun.

‘’Tapi ini juga seiring kecepatan kita memverifikasi (rumah yang rusak).  Tentunya nanti angka Rp1 triliun tak akan dikunci. Nanti akan ada penambahan,’’ kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT dikonfirmasi Suara NTB usai salat taubat di Lapangan Umum Gunung Sari Lombok Barat, Kamis, 23 Agustus 2018 siang.

Rum mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima bahwa ada 74 ribu unit rumah warga yang rusak berat. Sampai dengan 22 Agustus malam, rumah rusak berat yang sudah terverifikasi sebanyak 12 ribu unit.

Oleh karena itu, kami mengimbau masing-masing kabupaten/kota untuk segera melakukan verifikasi secepatnya. Agar dapat diajukan untuk usulan pendanaannya ke pusat. Sesuai instruksi Wakil Presiden (Wapres) H. M. Jusuf Kalla, perbaikan rumah warga yang rusak harus tuntas selama enam bulan.

‘’Yang akan kita verifikasi ada 74 ribu yang rusak berat. Mudah-mudahan 74 ribu ini tidak semuanya rusak. Jadi, targetnya beliau (Wapres)  ada Rp1 trilliun untuk rumah ini tahap awal, berati 20 ribu unit rumah,’’ katanya.

Untuk mempercepat pengusulan bantuan perbaikan rumah warga korban gempa ini, pihaknya berharap Pemda kabupaten/kota segera mempercepat proses verifikasi di lapangan. Setelah selesai diverifikasi baru diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan.

Bagi yang rumahnya rusak berat memperoleh bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Warga penerima bantuan dibuatkan rekening Bank BRI. Dana tersebut langsung ke rekening masyarakat penerima bantuan.

Mengenai rumah yang akan dibangun, kata Rum diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan. Namun, harus dipastikan dengan bantuan Rp50 juta dapat selesai pembangunan rumah dengan persyaratan tahan gempa.

Ia menyebutkan ada dua pilihan  rumah yang dapat dibangun masyarakat. Rumah instan sederhana sehat (RISHA) yang didesain oleh Kementerian PUPR. Ada juga rumah sederhana tradisional tahan gempa yang didesain Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.

‘’Kita pastikan 6 bulan selesai semuanya. Kalau bisa verifikasi selesai satu bulan, lima bulan ke depan untuk pembangunan,’’ kata Rum.

Mengenai ketersediaan bahan bangunan, kata Rum, Wapres telah meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memastikan pasokannya di lapangan. Kadin diminta untuk memastikan harga bahan bangunan tak terjadi lonjakan di lapangan akibat kebutuhan yang cukup besar.

Di samping itu, soal ketersediaan tenaga kerja baik tukang dan peladen akan diberdayakan masyarakat lokal terlebih dahulu. Jika jumlah tenaga kerja lokal tak mencukupi, maka akan didatangkan dari luar daerah. (nas)