Diduga Ada Korban Meninggal Luput dari Pendataan

0
63

Mataram (Suara NTB) – Hingga Rabu, 8 Agustus 2018, jumlah korban meninggal akibat gempa 7,0 Skala Richter (SR) di NTB dan Bali sebanyak 131 orang.  Sementara sebanyak  1.477 orang korban luka berat dan dirawat inap di rumah sakit. Diduga masih banyak  korban meninggal yang belum terdata.

Penelusuran Suara NTB menemukan situasi itu.  Misdi, warga Dusun Penjor, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengaku ayahnya, Amaq Sadat (90) meninggal saat kejadian akibat tertimpa reruntuhan. Meninggalnya sang ayah tidak sempat terdata.

‘’Langsung dikuburkan pagi harinya. Saya cuma lapor ke Kadus saja,” katanya ditemui di posko setempat.

Pengakuan Kepala Desa Genggelang, Khairul Anwar, sedikitnya ada 14 orang korban meninggal tersebar di beberapa dusun di wilayahnya. Rinciannya di Dusun Gangga 4 orang, Dusun Keruak 4 orang, Dusun  Penjor 4 orang,  Dusun Kerta 1 orang dan Dusun Munggal Bawah  1 orang.

‘’Tidak ada pendataan dari BPBD, mungin mereka tidak sempat karena jadi korban juga. Tapi kami pastikan belum terdata,’’ ungkapnya kepada Suara NTB.

Kades yang juga menjadi korban gempa ini berharap, warganya yang meninggal dunia segera dilakukan pendataan oleh Pemda maupun Pemprov NTB serta BPBD, sehingga segera mendapat santunan.

Data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban per pukul 14.00 Wita kemarin, mencapai 131 orang.

Daerah di Kabupaten Lombok Utara paling parah terdampak bencana. Dari 131 orang meninggal akibat gempa terdapat di Kabupaten Lombok Utara 78 orang, Lombok Barat 24 orang, Lombok Timur 19 orang, Kota Mataram 6 orang, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2 orang.

Selain itu, 156.003 orang mengungsi, 42.239 unit rumah rusak dan 458 unit sekolah rusak. ‘’Data ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat pendataan belum semuanya dilakukan. Selain itu, korban belum semua ditemukan oleh Tim SAR gabungan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho Rabu petang.

Sementara data dari hasil pertemuan Camat se-Kabupaten Lombok Utara menyebutkan jumlah korban 347 orang meninggal. Terkait angka ini, Posko BNPB dan Pusdalops BPBD NTB masih melakukan verifikasi kebenaran data tersebut. Sebab laporan data korban harus dilampirkan identitas korban yaitu nama, usia, jenis kelamin dan alamat asal untuk menyatakan bahwa data korban korban tersebut benar.

‘’Sebab konsekuensi dari adanya korban meninggal dunia maka pemerintah akan memberikan santunan duka cita dan lainnya,’’ jelasnya.

Menindaklanjuti itu, BNPB dan BPBD NTB sudah meminta Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar untuk memberikan lampiran identitas korban meninggal untuk dilakukan verifikasi.

Perkembangan jumlah korban itu juga dibenarkan Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi. Per Rabu siang kemarin,  gubernur mendapat laporan jumlah korban  255 orang meninggal dunia.  ‘’Itu yang terdata data terverifikasi. Kita berharap sampai nanti malam tuntas hitung  korban yang wafat,’’ jelas gubernur di Posko Utama Lapangan Tanjung, Rabu sore.

Komandan Satgas Penanggulangan Bencana, Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani membenarkan soal terus bertambahnya jumlah korban jiwa.  ‘’Sebab kemungkinan yang masih tertimpa reruntuhan itu ada. Evakuasi terhadap korban , baik luka dan meninggal dunia terus dilakukan,’’ katanya.

Guna memverifikasi data, pihaknya  masih menerjunkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk terus melakukan pendataan yang valid.

Pengungsi Bertambah

Saat ini data sementara 156.003 orang yang tersebar di Lombok Utara 55.390 orang, Lombok Timur 29.195 orang, Lombok Barat 39.599 orang dan Kota Mataram 31.819 orang.

Diperkirakan data pengungsi akan bertambah mengingat belum semua pengungsi terdata dengan baik. Kebutuhan dasar pengungsi terus ditambah. Distribusi bantuan mengerahkan relawan-relawan dengan kendaraan untuk menyalurkan ke daerah-daerah yang terisolir dan belum menerima bantuan.

Tanggap Darurat 

Sementara itu, pemerintah pusat tidak mengambil alih penanganan  bencana gempa  Lombok. Alasannya Pemprov NTB bersama kabupaten dan kota masih  mampu menangani tanggap darurat.

Keputusan itu disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers di posko utama alun alun Kantor Bupati KLU, Kecamatan Tanjung, Rabu, 8 Agustus 2018. Hadir Menteri Kesehatan RI, Nila F Moloek, Kapolri  Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur NTB, Dr.TGH. M Zainul Majdi, Kapolda NTB Mayjen. Pol. Achmat Juri, Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani.

‘’Setelah mendapat laporan dari Dansatgas dan Gubernur NTB, kita dapat info di wilayah bencana ini dari enam kecamatan. Ada tiga kecamatan yang sangat diperlukan ada tiga, yakni air bersih, MCK dan tenda,” jelas Panglima TNI.

Sementara ini apa yang dibutuhkan oleh pengungsi sudah  ditindaklanjuti dengan mengirimkan ribuan tenda, sebagian sudah sampai di Pelabuhan Carik Lombok Utara dan sebagian masih  di bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Kebutuhan air bersih akan didroping tangki bantuan. Pasukan dari Yon Zipur akan diterjunkan untuk membangun MCK yang letaknya ditempatkan sesuai kebutuhan pengungsi. Demikian juga penanganna kesehatan, sudah disiapkan tenaga kesehatan dari Mabes TNI dan Kemenkes, termasuk pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kebutuhan oleh masyarakat terdampak bencana, akan ditindaklanjuti,” tandas Panglima TNI.

Sementara Kapolri menambahkan, gempa itu sepenuhnya ditangani Dansatgas Penanggulangan Bencana yang dipimpun Danrem 162/WB.  Kapolri menyampaikan, pemerintah pusat mempercayakan penanganan ini ke daerah.

“Ini belum menjadi bencana tingkat nasional. Kesepakatan tadi, daerah mampu untuk menangani. Maka semua dipercayakan kepada Dansatgas dalam hal ini adalah Danren. Sehingga  Polri, TNI, pihak pihak lain, satu komando dari Danrem,” ujar Kapolri.

Meski tanggungjawab penanganan ada di daerah,  namun Kapolri menyampaikan pemerintah pusat akan back up penuh semua kebutuhan peraltan sampai kebutuhan logistik. “Pemerintah pusat akan backup, apapun yang diminta, kita penuhi,” kata Kapolri meyakinkan.

Khusus dari Mabes Polri, semua kabutuhan akan dipenuhi. “Apapun juga. Entah itu  pasukan, kesehatan, semaksimal mungkin,” sambungnya.

Secara institusi melalui Polda NTB sudah dilakukan inventarisir jangka pendek, kebutuhan paling penting korban bencana gempa.  Disamping itu rumah rusak perlu waktu untuk tahap rekonstruksi, mengecek kebutuhan dan ketersediaan makanan cepat saji, kebutuhan MCK.

Gubernur Sanggup Tangani

Sementara, Gubernur NTB menambahkan penjelasan Panglima TNI, ada tiga kecamatan paling parah dan belum  maksimal terjangkau, adalah Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan. Tiga daerah itu paling jauh dari pusat kota di Kecamatan Tanjung dan lebih dekat dengan pusat gempa. Sehingga itu jadi alasan TGB tim sulit menjangkau ke lokasi.  “Pasukan sudah ada, komponen bergerak untuk menuntaskan. Target hari ini semua terjangkau,” jelas  gubernur.

Gubernur juga menerima jika pemerintah pusat tidak mengambil alih penanganan bencana itu untuk diangkat menjadi bencana nasional. “Ini ditetapkan sebagai bencana daerah, penanganan total dari pemerintah daerah. InshaAllah, kita mampu tangani,” jelasnya.

Menurut rencana, masa  tanggap darurat akan diperpanjang mulai Senin, 13 Agustus 2018 pekan depan.  Perpanjangan akan diputuskan beberapa hari, untuk ancang- ancang menentukan perpanjangan dalam hitungan pekan.   (ars)