APH Diminta Konsisten Usut Kasus Bawang Putih Sembalun

0
8

Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan bawang putih Sembalun masih di tahap pengumpulan dokumen dan keterangan pihak terkait. Pengusutan proyek senilai Rp 30 miliar itu perlu konsistensi penegakan hukum. Sebab penyimpangannya merugikan orang banyak dan memengaruhi target swasembada tahun 2021.

Polda NTB sudah membuka buku penyelidikan pada Maret lalu. Tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus yang bergerak melakukan pengusutan. Polisi turun berdasarkan laporan petani yang mengeluh tidak menerima bibit sesuai dengan yang dijanjikan.

“Ya masih pendalaman di Pulbaket,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana dalam suatu kesempatan awal Juli lalu. Sejumlah dokumen mengenai proyek pengadaan sudah dikantongi penyidik.

Sementara Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharudin yang ditemui Selasa, 10 Juli 2018 enggan membeberkan progres penanganannya. Alasannya masih di tahap awal. “Nanti dulu lah,” ucapnya singkat.

Baca juga:  Tersangka Kasus Marching Band Dinas Dikbud Provinsi NTB Diperiksa

Guru Besar Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adjie berpendapat, penegak hukum perlu lebih aktif sesuai dengan kewenangannya.

“Perlu didalami proses pendistribusiannya apakah sesuai dengan data. Karena itu (sumber anggaran) dari APBN, maka penegak hukum perlu menerapkan undang-undang Tipikor,” sebut alumnus Universitas Indonesia mantan Plt Pimpinan KPK tahun 2015 ini.

Kalangan DPRD NTB juga menyerukan hal yang sama.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Yek Agil menegaskan pihaknya juga banyak menerima pengaduan dari masyarakat perihal ketidakberesan proyek penyaluran bibit. “Insya Allah akan segera kita panggil (Dinas Pertanian),” ujarnya menjawab Suara NTB akhir pekan lalu ketika ditanya langkah apa yang akan diambil.

Yek menyentil eksekutif yang kecolongan. Menurutnya, program pengadaan bibit sudah baik direncanakan. Namun, dia menyinggung perihal eksekusinya.

Baca juga:  Jaksa Awasi Proyek Penanganan Pascagempa Lombok

Dia menambahkan, adanya kelemahan pengawasan. Bila perlu, kata dia, aparat tidak hanya turun pada saat terjadi penyimpangan melainkan mengawal dari semula. Mulai perencanaan sampai evaluasinya itu didampingi APH. Pemyimpangan bisa dideteksi dari awal, lalu dicegah.

“Penegakan hukumnya juga yang konsisten. Jangan sampai ada oknum APH yang masuk angin,” jelas Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera ini.

Sebanyak 350 ton benih bawang putih lokal  didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.

Kelompok tani memperoleh kuota bibit lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik. Proyek pengadaan dikerjakan PT Pertani dengan nilai Rp 30 miliar. (why)