Kejari Mataram Agendakan Panggil Kepsek Korban Dugaan Pungli

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) SMP dan SD se Kota Mataram masih berlanjut penyidikannya di Kejari Mataram. Sejumlah kepala sekolah (Kepsek) korban dugaan pungli diagendakan dipanggil penyidik untuk melengkapi bahan penyidikan.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman, SH, masih dibutuhkan keterangan saksi- saksi untuk menguatkan penyidikan. ‘’Dalam waktu dekat kita akan panggil kepala sekolah SD dan SMP itu. Karena dalam penyidikan kasus ini kami masih butuh keterangan tambahan,’’ jelasnya kepada Suara NTB Jumat, 1 Juni 2018.

Dalam rangkaian penyelidikan sebelumnya, dia mengakui sudah banyak memanggil kepala sekolah SD dan SMP.  Adapun jumlah SD yang diperiksa karena menyetor uang,  140 sekolah untuk SD, sementara SMP sebanyak 24 sekolah.

Baca juga:  Kapolda : Razia Jangan Jadi Ajang Pungli

Namun Agus belum memastikan kapan waktu pemanggilan dilakukan. Ia hanya menyebut dalam waktu dekat. Bagaimana dengan pemanggilan tersangka Kadis Pendidikan Kota Mataram, Sud? Agus juga belum bisa memberi gambaran waktu. Ia hanya menyampaikan, pemeriksaan tersangka hanya tinggal diagendakan. Karena terpenting saat ini menurutnya menuntaskan pemeriksaan saksi-saksi.

Sebelum penetapan Sud sebagai tersangka, penyelidikan dilakukan Pidsus Kejari Mataram awal 2018 lalu. Dugaan pungli ini diketahui bergulir sejak lama. Dua institusi penegakan hukum yakni Polres Mataram dan Kejaksaan Negeri mendalami kasus tersebut. Ini diawali dengan melakukan pemeriksaan secara maraton pada seluruh kepala sekolah.

Baca juga:  Dugaan Pungli Pasar Kebon Roek, Kadisdag Kota Mataram Diklarifikasi Soal Setoran Retribusi

Modus pungutan itu diduga dengan meminta uang ke sekolah. Nilainya variatif antara Rp1,5 juta – Rp2,5 juta. Secara akumulasi total dugaan pungli mencapai Rp2 miliar dari 140 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Mataram.

Ironisnya, pungutan itu di SPJ-kan. Kepala sekolah kemudian diminta mengganti melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Spekulasi pungutan tersebut diduga digunakan untuk biaya berobat dan perjalanan dinas. (ars)