Polda NTB Siagakan Satgas Anti ‘’Money Politics’’

Mataram (Suara NTB) – Politik uang kerap menghiasi dinamika pesta demokrasi. Kepolisian menyiapkan satgas khusus untuk menindak politik uang tersebut. Politik uang dapat berdampak lanjut berupa disorientasi.

Kapolda NTB, Brigjen Pol.Drs. Firli Jumat, 5 Januari 2017 menegaskan, memberikan imbalan uang kepada para pemilih sudah jelas rumusan pidananya.

‘’Polda NTB sudah siapkan satgas anti money politics. Saya harap kita warnai Pilkada kita yang bebas money politics,’’ ujarnya, usai memimpin apel pengamanan Pilkada Serentak 2018, di Bandara Selaparang, Mataram.

Satgas tersebut bekerja untuk memantau, mengawasi, dan membantu penyelenggara dan pengawas Pilkada untuk menindak politik uang. Yang paling lazim dengan istilah serangan fajar.

Firli mengatakan, calon kepala daerah yang menggunakan politik uang dalam meraih suara rakyat berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya dan berujung pada perilaku korup.

‘’Kalau kepala daerah mencari dan mendapatkan kekuasaan dengan uang. Pasti nanti begitu dia berkuasa, dia cari uang,’’ katanya.

Dia berharap, masyarakat NTB menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, seperti dengan pertimbangan visi yang ditawarkan para calon kepala daerah. Tidak menyandarkan pilihannya dari iming-iming uang.

‘’Jadi kita pilih calon yang tanpa memberikan iming-iming uang. Money politics itu ada ketentuan pidananya,’’ kata Kapolda.

Selain satgas anti money politics, Polda NTB juga menyiapkan cyber troop yang mengawasi kampanye hitam, khususnya yang bergelimang di dunia maya lewat media sosial.

“Agar rakyat tidak terprovokasi ujaran kebencian. Ada satgas yang memonitor,” tandasnya. (why)