Diskop UKM Kembali Gelar Diklat Akutansi Lanjutan Berbasis Komputer

Dompu (Suara NTB) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Dompu kembali menggelar diklat akutansi lanjutan berbasis komputer terhadap koperasi baru dan yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Diklat yang berlangsung selama 4 hari itu dihajatkan agar koperasi – koperasi tersebut bisa menyajikan laporan keuangan.

Diklat yang dilaksanakan di aula kantor Dinas Kominfo Kabupaten Dompu sejak Senin, 27 November 2017 lalu ini diikuti oleh 30 orang peserta dari utusan koperasi se Kabupaten Dompu. Diklat ini merupakan diklat lanjutan yang dilaksanakan sebelumnya dan dititik beratkan pada alur pembuatan laporan keuangan koperasi. Karena yang menjadi kendala eksistensi koperasi di Dompu selama ini terkait pembuatan alur laporan keuangannya.

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani mengungkapkan, Koperasi di Kabupaten Dompu tergolong cukup banyak jumlahnya yaitu 298 koperasi. Namun koperasi yang aktif ada sekitar 150an dan yang aktif menggelar RAT hanya 86 koperasi. Padahal RAT menjadi syarat koperasi tersebut dinyatakan sebagai koperasi yang sehat.

Baca juga:  Program "Yes I Do" Tingkatkan Kapasitas UMKM di Lombok Barat

“Kebanyakan koperasi yang belum menggelar RAT karena terkendala pembuatan laporan neraca bulanan,” ungkapnya.

Diklat lanjutan ini, kata H. A. Gani, dilaksanakan untuk mengakomodir keterbatasan beberapa koperasi yang belum bisa membuat laporan neraca bulanan, sehingga bisa membuat alur laporan keuangan untuk disajikan dalam RAT.

“Melalui RAT, koperasi bisa mengevaluasi dirinya dan mengembangkan usaha untuk kesejahteraan anggota. Karena hakekat dari koperasi itu, gotong royongnya,” jelasnya.

Banyaknya koperasi yang belum RAT dan terbatasnya peserta diklat akutansi lanjutan berbasis komputer, dikatakan A Gani, lebih karena faktor anggaran. Kendati demikian, ia berharap agar ilmu yang didapat dalam diklat ini bisa dibagikan kepada koperasi lain. Sehingga koperasi yang ada tetap melakukan RAT.

“RAT ini menjadi salah satu syarat koperasi bisa dibantu permodalannya oleh pemerintah. Termasuk pinjaman bank bisa diberikan apabila sudah melakukan RAT,” terangnya.

Diklat akutansi lanjutan berbasis komputer yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu ini menghadirkan Ir. Alwi, M.Si dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dan Eni Erianingsih, SE dari Koperasi Pasar Dompu sebagai pembicara.

Baca juga:  Program "Yes I Do" Tingkatkan Kapasitas UMKM di Lombok Barat

Diklat yang berlangsung selama 4 hari ini lebih banyak praktiknya. Karena diharapkan, selesai diklat perwakilan Koperasi ini bisa langsung menerapkan pelaporan neraca keuangan bulanannya dan bisa membagikan ilmu serta pengalamannya pada koperasi lain.

Diklat ini juga dikhususkan bagi koperasi baru dan belum pernah melaksanakan RAT. Koperasi baru yang dibentuk tahun 2016 di Dompu ada 17 koperasi dan bentukan tahun 2017 ini ada 5 koperasi. Sementara usulan perubahan sistem dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Dompu yang diajukan sebanyak 10 unit koperasi, hingga saat ini belum keluar badan hukumnya.

“Perubahan status koperasi konvensional ke koperasi syariah yang diajukan tahun ini belum keluar badan hukumnya. Kemarin sempat terkendala dewan pengawas syariahnya,” ungkap Nurhasanah, SE tenaga ahli koperasi. (ula/*)