TGB Tetapkan UMP NTB 2018 Sebesar Rp 1,8 Juta

Mataram (suarantb.com) – Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2018 dipastikan mengalami kenaikan pascakeluarnya keputusan Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  NTB, H. Wildan.  Keputusan Gubernur tersebut dengan  Nomor 561-815-tahun 2017 tertanggal 31 Oktober 2017.

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 89 ayat (3) menyatakan upah minimum (UMP/UMK) ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota. Sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 45 ayat (1) ditegaskan pula bahwa Gubernur wajib menetapkan UMP.

“Atas dasar itulah Pak Gubernur menetapkan kenaikan sebesar 11,87 persen atau sebesar Rp 1.825.000, atau naik sebesar Rp 193.755 dari upah minimum provinsi tahun sebelumnya,” ujar Wildan ditemui di kantornya, Rabu, 1 November 2017.

Mengenai pelaksanaan pembayaran upah minimum ini, Wildan mengatakan berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja nol sampai dengan satu tahun. “Pekerja yang mempunyai masa kerja satu tahun lebih dan seterusnya hendaknya membayar upah di atas minimum. Tapi kenaikannya agar dirundingkan melalui bipartit di intern perusahaan, antara pengusaha dan pekerja,” katanya.

Jika ada perusahaan yang melakukan pembayaran di bawah upah minimum, akan terkena sanksi sesuai dengan ketetapan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1) dinyatakan bahwa, pengusaha dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

“Bisa kena sanksi pidana sesuai pasal 185 ayat (1) dan (2), dipenjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun. Denda paling sedikit Rp 100 juta, paling banyak Rp 400 juta,” lanjutnya.

Namun, perusahaan diperkenankan mendapat izin penangguhan tidak membayar upah minimum dari Gubernur melalui Disnakertrans NTB. Dengan sebelumnya mengajukan permohonan yang dilengkapi berbagai dokumen, termasuk kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk penangguhan tidak membayar upah sesuai UMP atau UMK.

Setelah ditetapkannya UMP ini, Wildan mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera merumuskan usulan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) pada Gubernur sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 pasal 46 dan 47.

“Pemab/pemkot agar segera lakukan penetapan kenaikan UMK, yang penting UMK harus lebih tinggi dari provinsi. Targetnya untuk UMK tanggal 21 November dapat diumumkan, dan sudah ditetapkan 40 hari sebelum berlaku di tahun 2018,” tandasnya. (ros)