Tinggi, Angka Pernikahan Dini dan Perceraian di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) – Angka pernikahan dini pada usia 21 tahun ke bawah bahkan di bawah 16 tahun di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi, bahkan jika dipersentase mencapai 35 persen lebih. Selain itu, kasus peceraian di Lobar juga terbilang tinggi. Sementara anggaran yang disiapkan untuk program pendewasaan usia pernikahan (PUP) di Lobar hanya Rp 200 juta.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KNP3A) Lobar, Erni Suryana MM., mengakui angka pernikahan dini di bawah usia 16-21 tahun di Lobar masih tinggi.

“Meski menurun angkanya dari 40 persen ke 35 persen lebih, namun ini pernikahan dini masih tinggi di Lobar. Bahkan pernikahan di usia 16 tahun ke bawah,” ujarnya pada Suara NTB, Kamis, 27 Juli 2017.

Dijelaskan, usia pasangan dikatakan pernikahan dini sesuai edaran bupati 21 tahun ke bawah. Namun di lapangan akunya masih banyak warga yang menikah di usia di bawah 16 tahun. Lebih dirinci terkait data pasti jumlah pasangan yang menikah dini di Lobar, pihaknya belum bisa merincikan sebab sejauh ini pihak dinas sendiri belum memiliki data jumlah pasangan yang nikah dini.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan by name by address. Wilayah yang menjadi fokus perkawinan dini ini jelasnya hampir merata di semua kecamatan, termasuk di Sekotong Timur, Lembar, Batulayar, termasuk tinggi.

Lebih jauh menurut Erni, penurunan angka pernikahan dini, jelasnya, diklaimnya karena gencarnya pemda melakukan sosialisasi di bawah. Di samping itu, sudah ada awik-awik di desa di samping itu dibentuk di sejumlah desa Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD).

‘’Ada lagi program perlindungan anak terpadu anak berbasis masyarakat,’’ ujarnya.

Namun kendala yang dihadapi untuk pendataan dan melaksanakan program ini minimnya anggaran, memang terjadi peningkatan anggaran dari Rp 130 juta namun hanya naik Rp 200 juta. Khusus di bidangnya untuk program pendewasaan usia perkawinan dianggarkan tidak terlalu banyak. Namun pihaknya terus gencar turun ke kecamatan, sekolah-sekolah untuk sosialisasi PUP.

Dalam kegiatan sosialisasi ini melibatkan Pembantu penyuluh KB desa (PPKBD). Termasuk pendataan pasangan pernikahan dini bekerjasama dengan PPKBD dan KUA. Diakuinya pasangan yang tercatat di KUA hanya pasangan yang memiliki akte nikah. Namun yang tak punya akte nikah yang tak tercatat.

“Itu kan jumlahnya banyak, makanya kita libatkan PPKBD ini baik di dusun dan desa agar semua pernikahan baik resmi atau tidak resmi harus dicatat,” ujarnya.

Sementara berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Giri Menang mencatat jumlah pasangan suami Istri (pasutri) yang bercerai di Lobar masih terbilang tinggi. Pasalnya hampir setiap tahun menerima gugatan perkara perceraian sebanyak 600 sampai 700 gugatan. Namun tidak semua gugatan tersebut dikabulkan. Karena pada dasarnya, setiap perkara yang masuk PA Giri Menang, lebih diutamakan proses mediasi kedua belah pihak.

Ketua PA Giri Menang Baiq Halkiyah mengaku di balik kasus penceraian di Lobar yang masih tinggi. Ada sisi positifnya, yaitu masyarakat mulai sadar hukum, dengan mengurus segala proses perceraian di pengadilan. Bahkan Halkiyah menjelaskan, pasangan yang bercerai di luar pengadilan bisa dituntut oleh pasangannya, jika hendak ingin menikah lagi. Karena bagaimanapun tidak bisa menunjukkan bukti percerian berupa akta cerai dari pengadilan agama.

Beberapa tahun terakhir di Lobar, kasus perceraian banyak terjadi diluar pengadilan. Masyarakat lebih memilih bercerai di luar dengan berbagai alasan. Namun tingginya gugatan perkara cerai yang masuk PA Giri Menang menunjukkan masyarakat Lobar semakin sadar hukum, sehingga mengurus melalui pengadilan. (her)