Hasil Verifikasi Lahan ITDC, Dokumen Alas Hak Warga Masih Lemah

Aparat gabungan TNI, Polri dan Pol PP masih bersiaga mengawal land clearing lahan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Proses verifikasi lahan yang diklaim warga di kawasan The Mandalika menemukan sejumlah kejanggalan serta kelemahan terkait dokumen alas hak yang dijadikan dasar klaim oleh warga. Mulai dari dokumen yang tidak jelas sampai sertifikat tanah yang sudah tidak berlaku lagi. Tidak hanya itu, tim verifikasi lahan ITDC juga menemukan ada lahan yang dijual lebih dari satu kali oleh pemiliknya.

“Tim sudah bekerja selama dua bulan dan secara maraton berkomunikasi dengan masyarakat yang mengklaim lahan,” ungkap Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika AKBP Awan Haryono, dalam keterangannya akhir pekan kemarin.

Iklan

Diakuinya, persoalan yang terjadi diatas lahan yang klaim warga cukup kompleks. Ia mencontohkan, lahan yang diklaim Suhartini, memang ada dokumen-dokumen pendukungnya. Tapi setelah dicek, objek tanah yang tercatat di dokumen tersebut lokasinya berada di desa lain, bukan di kawasan The Mandalika. Karena ternyata lahan yang diklaim tersebut sudah dijual oleh pemiliknya pada tahun 1993 kepada ITDC.

Kemudian lahan yang diklaim oleh Amaq Karim. Dokumen yang dimiliki hanya berupa daun lontar  tahun 1940 yang tulisannya tidak bisa dibaca, karena menggunakan tulisan sanskerta. Tanah itupun sudah dijual oleh Amaq Purun yang merupakan adik dari Amaq Karim tahun 1992 kepada ITDC.

“Baik Suhartini maupun Amaq Karim, termasuk Masrup sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Praya tahun 2017 lalu. Namun oleh majelis hakim dinyatakan NO atau ditolak karena bukti formil gugatan tidak kuat,” jelasnya.

Kemudian ada juga lahan yang di klaim oleh Arifin Tomi CS. Dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah memang ada. Namun setelah di cek di BPN Praya, sertifikat tersebut statusnya sudah dibekukan. Hal itu dikarenakan oleh pemilik sebelunya atas nama Ramli, pada tahun 1995 sudah mengajukan permohonan sertifikat pengganti  dengan alasan sertifikat yang sebelumnya hilang.

Sehingga terbitlah sertifikat pengganti yang kemudian dijadikan dasar oleh Ramli untuk menjual lahan seluas sekitar lebih dari 1 hektare tersebut ke ITDC pada tahun yang sama. Ternyata pada sekitar tahun 2017 lalu sertifikat yang hilang tersebut diketemukan oleh Ramli yang kemudian menjual kembali lahan tersebut kepada pihak Arifin Tomi.

“Semua data maupun dokumen milik warga sudah diverifikasi. Untuk kemudian disandingkan dengan milik ITDC. Tidak hanya sampai di situ saja, dokumen yang akan digabungkan dengan data dan dokumen dari instansi yang terkait dengan objek kepemilikan tanah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Zabur, perwakilan warga menegaskan tetap akan mempertahankan lahannya. Karena dokumen kepemilikan lahan masih dipegang sampai pihaknya bisa bertemu dengan pihak ITDC untuk menuntaskan soal pembebasan lahan tersebut. “Kami tetap akan bertahan. Sampai kita duduk bersama dengan ITDC membahas soal penyelesaian lahan ini,” ujarnya. (kir)