Hasil Evaluasi, APBD KLU Boros di Perjalanan Dinas

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat “tamparan” keras dari Pemprov NTB setelah APBD Lombok Utara dievaluasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB. APBD Lombok Utara di-cap inkonsisten, karena adanya perubahan mata anggaran dilakukan setelah APBD disetujui dengan DPRD KLU.

“TAPD kembali melakukan perubahan APBD secara sepihak, terbukti dengan surat provinsi ini,” ungkap anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH menunjuk surat dari Pemprov NTB yang baru diterima DPRD KLU, Senin, 17 April 2017.

Iklan

Perubahan mata anggaran tersebut diantaranya menyentuh belanja langsung (baca: dikurangi), besaran hibah dan bansos (bertambah), dan belanja honorarium tenaga non PNS (bertambah).

“Sekarang apa yang kami wanti-wanti dulu terbukti dengan turunnya evaluasi provinsi. Untuk itu, kami di Banggar akan meminta Pimpinan DPRD memanggil TPAD. Kita malu setelah dapat teguran dari provinsi ini,” cetus Ardianto.

Sementara anggota Banggar lainnya, Zarkasi, S.Ag., mempertegas akan menagih janji Bupati KLU atas perubahan APBD secara sepihak ini. “Kami pasti akan menagih janji bupati, karena di sidang paripurna dulu beliau mengatakan akan menindak tegas TAPD yang mengubah APBD di luar forum tertinggi. Pernyataan bupati kita junjung tinggi, sekarang tinggal ketegasannya,” cetusnya.

Sebagaimana Surat Setda NTB No. 900/464.a/BPKAD/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang hasil evaluasi APBD 2017 Lombok Utara, terdapat 6 poin dengan 4 lampiran yang dijabarkan. Pokok kritis evaluasi ada pada poin 3 sampai 6 yang menegaskan inkonsistenai dalam tahapan perencanaan anggaran daerah dengan bertambahnya program kegiatan baru setelah Perda APBD tentang APBD 2017ditetapkan. Hal ni tidak sesuai dengan amanat pasal 16 ayat 2, pasal 34 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 23 ayat 4 PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah KLU.

Pada poin 4, Pemda KLU dituding tidak menindaklanjuti  beberapa item hasil evaluasi provinsi sebelumnya, meliputi inkonsistensi kebijakan umum dalam tahapan perencanaan anggaran. Dalam hal belanja daerah, dalam evaluasi diharapkan adanya peningkatan belanja langsung akan tetapi justru mengalami penurunan mencapai Rp 4,943 miliat lebih. Eksekutif Pemda KLU juga dipandang terlalu rendah memberi alokasi anggaran prioritas seperti urusan wajib penanaman modal, urusan wajib statistik dan urusan wajib kearsipan.

Sebaliknya, beberapa OPD juga disorot memiliki anggaran terlampau besar, antara lain, Setwan DPRD sebesar Rp 22,739 miliar lebih, Setda KLU sebesar Rp 29,737 miliar lebih dan Bappeda Rp 9,946 miliar lebih lbh. Peningkatan anggaran belanja hibah sebelum evaluasi sebesar Rp 7,882 miliar lebih, bertambah sebesar Rp 499,999 juta lebih menjadu Rp 8,382 miliar lebih. Belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat bertambah Rp 2,235 miliar dari Rp 37,442 miliar lebih menjadi Rp 39,677 miliar lebih. Bansos juga demikian, bertambah sebesar Rp 560,866 juta dari 18 miliar menjadi Rp18,560 miliar lebih. Menyangkut honor pegawai tidak tetap, KLU juga dipandang membengkakkan jumlah dana di luar kesepakatan dengan DPRD yakni dari Rp 10,226 miliar lebih menjadi Rp 10,237 miliar lebih.

Terakhir, TAPD Pemda KLU dianggap tidak berupaya melakukan rasionalisasi terhadap belanja perjalanan dinas. Total belanja perjalanan dinas semula Rp 30,695 miliar lebih. Setelah evaluasi besarannya membengkak sebesar Rp 208,467 juta menjadi Rp 30,903 miliar lebih. Serta belanja perjalanan dinas luar daerah juga bertambah sebesar Rp 245 juta dari Rp 23,659 miliar lebih menjadi Rp 23,904 miliar lebih.

Menanggapi itu, Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar lebih memilih berpikir positif. Baginya, evaluasi provinsi berguna bagi koreksi dan perbaikan APBD KLU ke depan. “Kita tidak boleh anti perbaikan. Kita terima dengan positif dan kita perbaiki,” katanya via pesan WA.

Perihal penyesuaian sebagaimana didtekankan Provinsi, Najmul mengatakan akan menggeser porsi perjalanan dinas yang dianggap besar. Formulasi anggaran juga akan dipertajam agar belanja pembangunan tetap lebih tinggi daripada belanja pegawai meskipun SKPD saat ini bertambah. “(Terkait belanja fisik?) Tidak, justru belanja fisik kita pertahankan, bila perlu ditingkatkan,” demikian Najmul. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here