Harus Sesuai Kebijakan SKB, Simulasi dan Keputusan Pembelajaran Tatap Muka

Mohammad Mustari (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan simulasi di jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN di NTB serta di jenjang pendidikan dasar di beberapa kabupaten/kota dilaksanakan mulai pekan ini. Meski demikian, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB mengingatkan agar pelaksanaan simulasi atau keputusan pembelajaran tatap muka harus sesuai dengan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., pada Jumat, 18 September  mengatakan, pelaksanaan simulasi tetap harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat. “Namun tetap harus mengacu protokol kesehatan di masa transisi sesuai SKB 4 menteri,” jelasnya.

Iklan

Mustari juga mengingatkan, pembukaan sekolah nantinya harus tetap mengikuti ketentuan SKB empat menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Isi penyesuaian SKB empat menteri itu melarang daerah yang berada di zona oranye dan merah melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

Sebelumnya Mustari menyampaikan, simulasi pembelajaran tatap muka bukan berarti pembelajaran tatap muka secara resmi. Namun penggambaran atau memperagakan gambaran keadaan pembelajaran tatap muka.

Menurut Mustari, simulasi pembelajaran tidak termasuk di dalam SKB 4 menteri, akan tetapi ada inisiatif pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengakomodasi dorongan orang tua siswa dan lembaga masyarakat lain yang mengharapkan segera membuka sekolah dengan tatap muka.

“Ini mungkin yang menjadi dasar akan diadakan simulasi pembelajaran tatap muka di era transisi. Itu kebijakan pemerintah daerah tetap harus memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Mustari. (ron)