Hari Migran Sedunia 2020, Polda NTB Usut Pemberangkatan PMI Nonprosedural Tujuan Singapura

Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB Jumat, 18 Desember 2020 memeriksa tersangka tekong yang memberangkatkan sembilan PMI tidak sesuai prosedur ke Singapura.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tekong memanfaatkan Pandemi Covid-19 untuk menyelundupkan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sembilan PMI asal NTB direkrut untuk dikirim bekerja ke Singapura. Namun, pemberangkatan pada Agustus lalu ini mereka gagal. Korban yang semuanya wanita ini diantaranya tiga warga Lombok Tengah, lima warga Lombok Timur, dan satu warga Kabupaten Bima. Mereka sebenarnya sudah mendapatkan pelatihan di BLK. Namun, berhenti di tengah jalan karena pandemi. Mereka juga batal berangkat ke negara tujuan.

“Kalau mau berangkat, lewat Disnaker. Jangan seperti saya yang terombang-ambing di jalan,” kata IS (37), salah satu korban usai diperiksa sebagai saksi di Mapolda NTB, Jumat, 18 Desember 2020. Kasus yang menimpa para korban ini sudah diselidiki Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB. “Mereka dijanjikan bekerja di Singapura walaupun sedang pandemi Covid-19,” ungkap Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Hari Brata, Jumat (18/12). Penempatan PMI sementara dihentikan di masa pandemi ini.

Tekongnya diduga IB (43) yang bermukim di Selong, Lombok Timur. Pria ini merekrut para korban dengan modal percakapan di pesan instan media sosial Facebook Messenger. Para korban ditawari bekerja sebagai asisten rumah tangga.

IB mengimingi korban gaji 600 dollar Singapura atau setara R6p juta per bulan. Selain itu setiap korban pun diberi uang fit antara Rp2 juta sampai Rp3 juta. IB menggunakan modus dokumen permohonan cisa kerja yang dilampiri pesanan pekerjaan negara penempatan. “Seolah-olah korban bekerja secara resmi,” terangnya.

IB juga menggunakan nama Perusahaan Pelaksana Pekerja Migran Indonesia PT GGS untuk lebih meyakinkan lagi para korbannya. “Padahal dia memberangkatkannya secara perorangan,” kata Hari. Para korban akhirnya berangkat. Mereka difasilitasi transportasi udara menuju tempat penampungan di Batam, Kepulauan Riau. IB sudah punya orang untuk mengurus para korban ini. dua hari mereka ditampung di rumah dengan konsumsi dan akomodasi lengkap.

Waktu berangkat tiba. Mereka menumpang Ferry dari Pelabuhan Harbour Bay. Tetapi, keberangkatan mereka tercium BP2MI Tanjung Pinang. Mereka dianggap berangkat tanpa prosedur karena tidak memiliki KTKLN dan tidak tercatat dalam Sisko PMI. “Pemberangkatan mereka digagalkan. Para korban ini hanya bermodalkan paspor, hasil pemeriksaan medis, permohonan ijin visa, dan dokumen pengajuan asuransi. Kemudahan ini nantinya harus ditebus dengan potong gaji. Setiap bulan selama delapan bulan, para korban hanya menerima Rp1 juta. setelah itu baru bisa menikmati gaji penuh.

Para korban pun dipulangkan pada 27 November lalu. Dari penyelidikan ditemukan indikasi pemberangkatan PMI nonprosedural, seperti diatur dalam pasal 81 dan atau pasal 83 UU RI No18/2017 tentang perlindungan PMI. “Penyelidikannya mengenai perseorangan yang menempatkan PMI ke luar negeri dan tidak memenuhi persyaratan. Pelakunya sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” ujar Hari. Ancaman pidananya paling lama 10 tahun denda maksimal Rp15 miliar. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here