Hari Ini, Vila Bodong di Senggigi Ditertibkan

Mahnan (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Hari ini, Pemda Lombok Barat melalui sejumlah OPD terkait mulai menertibkan bangunan bodong. Sasaran utama bangunan bodong yang akan ditertibkan yang ada di wilayah Senggigi Kecamatan Batulayar. Untuk kesiapan turun penertiban bangunan bodong inipun sudah dibahas oleh OPD terkait, Rabu (30/1) kemarin di Kantor Pemda Lobar. Dua langkah yang bakal dilakukan Pemda, bagi bangunan yang tak berizin namun ada itikad baik mengurus izin akan diberikan kesempatan sepanjang bangunan itu sesuai dengan tata ruang. Sedangkan bagi bangunan yang tak berizin dan melanggar tata ruang bakal ditertibkan.

Kasatpol PP Lobar, Mahnan menjelaskan sesuai usulan OPD yang hadir dalam rapat itu, bahwa fokus sasaran bangunan bodong ada 5 vila yang murni tidak punya izin. Sedangkan yang disebut ada 34 tidak punya TDUP namun sebagian ada izin. Dijelaskan ada dua kemungkinan langkah yang akan dilakukan,  pertama bangunaan yang tidak punya izin namun proses izin bisa dilanjutkan maka Pemda akan memberikan kesempatan. Itupun sepanjang sesuai tata ruang dan kajian teknis lainnya.

Iklan

Selama bangunan yang tak berizin memenuhi syarat teknis dan ada itikad baik dari pengusaha mengurus izin maka diberikan kesempatan. Hal ini, jelas dia termasuk upaya menambah potensi pemasukan bagi daerah dari izin tersebut.   Sebaliknya, bagi bangunan yang melanggar aturan teknis dan tata ruang, lalu tidak memiliki izin maka bagunan ini ditertibkan. ”Ini usul dari teman-teman OPD,” jelasnya. Dijelaskan untuk jangka pendek ini, pihak yang turun bukan tim terpadu sesuai konsep, namun para OPD. Sebab draf SK tim terpadu sendiri sedang dibuat. OPD turun berbekal surat perintah tugas dari Bupati.

Untuk target jangka panjang, jelas dia, tetap akan melalui tim terpadu. Sebab sepertinya kalau tim yang di OPD belum maksimal melaukan penanganan. Selain itu OPD juga akan melakukan monitoring terhadap izin yang sudah diterbitkan. Sebab bisa jadi kata dia izin yang sudah diberikan disalahgunakan. “Misalnya vila privat namun dikomersialkan (disewakan), ini yang kita monitoring,” jelas dia.

Ia menambahkan OPD yang terlibat nanti pada saat turun penertiban. Seperti Satpol PP, Bapenda tekait potensi pajak, Disperindag terkait usaha ikutan di vila, Dinas Pariwisata menyangkut objek wisata, kemudian Dinas PUPR yang lebih penting sebab menyangkut izin prinsip dan tata ruangnya. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here