Harga Sianida Melonjak

Haryono. (Suara NTB/bul)

HARGA sianida, salah satu zat kimia yang digunakan untuk mengurai kadar emas dengan tanah dan bebatuan melonjak. Berdasarkan informasi yang diterima Kepala Bidang Perizinan dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Haryono, SH, harga yang biasanya Rp1,5 juta/tong isi 50 Kg, naik menjadi Rp8 juta. Kenaikan harga zat B2 (bahan berbahaya) ini ditengarai akan mempengaruhi aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan rakyat.

Haryo menyebut, melonjaknya harga sianida ini karena belum adanya rekomendasi dari Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)  untuk mengimpor sianida. “Sementara ini stagnan. Sehingga ditingkat pengecer maupun distributor terjadi kelangkaan,” paparnya. Fungsi Sianida sesungguhnya dalam pertambangan emas. Sianidasi Emas adalah teknik mengekstraksi emas dari bijih kadar rendah dengan mengubah emas ke kompleks koordinasi yang larut dalam air. Ini adalah proses yang paling umum digunakan untuk ekstraksi emas.

Iklan

Bentuk dari sianida ini sendiri juga beragam. Mulai dari sianida potasium (KCN) dan sianida sodium (NaCN) yang berbentuk kristal, serta berbentuk gas yang tidak berwarna seperti sianogen klorida (CNCI) dan hidrogen sianida (HCN). Dan sangat membahayakan bagi manusia. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Karena itu, peredaran sianida ini sangat diawasi.

Sama halnya dengan merkuri. Pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap peredarannya. Merkuri termasuk logam berat sebagaimana Perak (Ag), Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd). Densitasnya yang tinggi menyebabkan benda-benda seperti bola biliar menjadi terapung jika diletakkan di dalam cairan raksa hanya dengan 20% volumenya terendam.

Merkuri digunakan pada peralatan termometer, barometer, pompa difusi, lampu uap merkuri, sakelar merkuri, dan alat-alat elektronik lainnya. Merkuri juga dapat digunakan dalam kosmetik, pestisida, industri soda kaustik, produksi gas khlor, gigi buatan (bahan amalgam gigi), baterai, sebagai katalis, dan di pertambangan emas.

Sampai saat ini, kata Haryono, tidak ada satupun pengusaha yang memiliki izin peredaran merkuri di NTB. Karena itu, jika ditemukan adanya peredaran merkuri misanya untuk kegiatan pertambangan rakyat, sudah dapat dinyatakan, bahwa peredarannya kategori ilegal. “Tapi soal penambangan ini adanya di Dinas ESDM yang faham, kita hanya melakukan pengawasan peredaran merkurinya,” jelas Haryono.

Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Perpres 21/2019). Perpres ini mengatur secara rinci berbagai hal yang terkait dengan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia, diantaranya ruang lingkup, bidang-bidang prioritas, strategi, target setiap bidang prioritas hingga rincian kegiatan yang dilakukan setiap pemangku kepentingan dalam konteks upaya pengurangan dan penghapusan merkuri. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional