Harga Pupuk Subsidi Naik

Petani di Mataram menggiling padi seusai panen. Untuk tahun 2021, jatah pupuk subsidi di Mataram kembali berkurang dari 800 ton menjadi 586 ton. Kondisi tersebut menyulitkan petani memasuki musim tanam selanjutnya, di mana kebutuhan untuk pupuk seperti urea masih tinggi.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Berkurangnya jatah dan naiknya harga pupuk subsidi turut berdampak bagi petani di Kota Mataram. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram, H. Mutawalli, menyebut hal tersebut berhubungan langsung dengan meningkatnya biaya produksi di tingkat petani.

“Banyak yang mengeluh petani. Karena sudah volumennya dikurangi, misalnya untuk pupuk urea dari 1.200 ton di 2019, jadi 800 ton di 2020, dan sekarang jadi 586 ton di 2021. Jauh sekali turunnya,” ujar Mutawalli, Rabu, 6 Januari 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Pertanian RI pada 2021 ini Provinsi NTB mendapatkan alokasi pupuk subsidi masing-masing untuk jenis urea sebanyak 172.604 ton, SP36 12.429 ton, ZA 18.590 ton, NPK 51.732 ton, organik granul 22.208 ton, dan organik cair 76.352 ton. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk masing-masing jenis pupuk antara lain urea Rp2.250/Kg, SP36 Rp2.400/Kg, ZA Rp1.700/Kg, NPK Rp2.300/Kg, NPK Formula Khusus Rp3.300/Kg, Organik Granul Rp800/Kg, dan Organik Cair Rp20.000/liter.

Mengikuti hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Nomor  521.33/Sarpras.01/Distanbun tertanggal 4 Januari 2021 ditetapkan jatah pupuk urea subsidi untuk Kota Mataram sebanyak 586 ton.

Terkait pengaturan HET menurut Mutawalli juga tidak rasional. “Harga komoditi pertanian sekarang ini masih belum jelas, masih turun – naik. Jadi petani serba dilematis,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya penundaan kenaikan harga pupuk subsidi tersebut, mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih belum stabil akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Berdasarkan catatan pihaknya, sampai saat ini kebutuhan pupuk di Kota Mataram mencapai 2.400-2.500 ton khusus untuk urea. Sehingga jatah sebanyak 586 ton yang diberikan jelas-jelas tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut.

“Petani kita di Mataram ada sekitar 3.000 orang, dengan luas lahan tanam 1.500 hektare. Ini untuk yang padi, karena yang butuh pupuk mereka,” jelasnya. Dengan kondisi saat ini, diakui banyak petani yang beralih menggunakan pupuk non-subsidi dengan harga beli yang bisa mencapai Rp6 ribu/Kg. “Ini agak susah karena harga padi kan tidak ikut naik. Jadi sudah terdampak covid, petani kita dibebani lagi dengan harga pupuk ini,” sambungnya.

Di sisi lain, pihaknya menawarkan alternatif-alternatif lain bagi petani agar mau menggunakan pupuk organik untuk menekan biaya produksi. Terlebih hasil dari penggunaan pupuk organik tidak jauh berbeda dibanding dengan pupuk urea yang biasa dipakai petani.

“Malah lebih baik dari sisi kesehatan kalau pakai pupuk organik. Cuma petani kita terbiasa melihat pertumbuhan tanaman bagus kalau pakai urea, jadi agak susah untuk kita arah-arahkan,” tandas Mutawalli. (bay)