Harga Pembelian Tembakau Rendah, Petani Terancam Merugi

Petani tembakau merapikan tembakau usai dilakukan pengovenan. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tata kelola tembakau virginia Lombok dirasa tidak transparan. Petani tembakau terancam merugi. Untuk itu, Pemerintah daerah diharapkan hadir sebagai jalan tengah. Kesimpulan ini dari hasil diskusi dengan petani tembakau virginia Lombok, sekaligus pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Muhammad Said.

Sejumlah persoalan dikemukakan. Dari sisi pembelian tembakau misalnya. Harga tahun ini tidak mencerminkan harapan atau ekspektasi para petani emas hijau ini. Padahal, tahun 2021 ini besar harapan petani harga tembakau akan lebih baik dari harga sebelum-sebelumnya. Menurut Said, untuk tanam tembakau musim tanam tahun 2021 ini, tantangan petani tidak kecil. Dari perubahan iklim yang mengakibatkan petani tembakau tidak sedikit merugi. Demikian juga soal tingginya biaya produksi.

Iklan

Lalu soal harga pembelian. Beberapa di antara perusahaan-perusahaan mitra petani sudah mulai melakukan pembelian tembakau. Namun harganya yang masih menjadi persoalan. Harga pembelian tahun ini tidak sesuai harapan. Said mengatakan, di satu sisi, keberadaan perusahaan-perusahaan tembakau ini sudah dianggap tidak cukup besar keberpihakan terhadap petani tembakau.

Misalnya, untuk biaya produksi, jika tahun-tahun sebelumnya perusahaan mitra dapat memberikan pinjaman biaya produksi dan kebutuhan petani Rp25 juta, tahun ini, perusahaan hanya berani memberi hanya Rp2 juta. “Dan petani harus berproduksi di tengah kesulitan ekonomi seperti ini. Lalu saat pembelian, harga tidak berpihak. Kan mati petani,” katanya kepada Suara NTB.

Harusnya petani dibantu dengan harga yang lebih layak. Meskipun kesepakatan harga ini adalah kesepakatan bersama sebelumnya antara petani dan perusahaan mitra dalam rapat harga. Namun harga ini belum berpihak kepada petani. “Harusnya, perusahaan melibatkan juga pihak independen dalam rapat harga. Pemerintah daerah kita minta panggil para perusahaan dan sepakati harga bersama dengan petani. Dan libatkan tim independen. Kalau hanya petani dengan perusahaan, ya petani tidak bisa berbuat banyak memperjuangkan harga,” ujarnya.

Said tegas mengatakan, pemerintah daerah harus hadir. Mumpung, pembelian tembakau masih awal. Agar kedepannya petani tidak menjadi korban dan berdampak beras terhadap perekonomian daerah serta kondusifitas daerah. “Bila perlu pemerintah bisa carikan juga peluang pasar diluar. Supaya harga pembelian tembakau menjadi lebih baik,” imbuhnya. Peraturan perundang-undangan, bahkan peraturan daerah dianggapnya sudah tidak relevan dengan tata kelola tembakau saat ini. Harapannya, pemerintah daerah bisa bersikap lebih tegas kepada perusahaan-perusahaan tembakau. Demi kepentingan petani tembakau, atau masyarakat yang lebih luas. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional