Harga Anjlok, Petani di Bima Desak Pemda Terbitkan Perda Garam

Aksi unjuk rasa petani garam di depan Kantor Bupati Bima, Selasa,  24 September 2019. (Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Petani garam pesisir Kecamatan Woha Kabupaten Bima menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima, Selasa,  24 September 2019 Bahkan mereka sempat memblokade jalan lintas Bima-Sumbawa tepatnya di Desa Penapali Kecamatan Woha.

Aksi tersebut mendesak dan menuntut Pemerintah Daerah agar menerbitkan Peraturan daerah (Perda) tentang standarisasi garam yang dijanjikan sejak tahun 2016 lalu, segera direalisasikan.

Koordinator aksi, Indra, mengaku kebijakan Pemerintah Daerah tidak berpihak kepada petani garam, karena sampai saat ini garam tidak laku terjual. Bahkan harganya tidak menentu dan terus merosot dari tahun ke tahun.

“Sejak 2016 sampai dengan sekarang, Bupati Bima hanya berjanji, tidak pernah ada keseriusan menyikapi keluhan petani garam,” katanya.

Dikatakannya pada tahun 2016 atau tiga tahun silam, Bupati Bima bersama anggota DPRD Kabupaten Bima disaksikan sejumlah petani garam telah menandatangani surat pernyataan untuk memperhatikan harga garam.

“Tapi janji ini hanya wacana semata. Tidak ada upaya dan penyelesaian persoalan Petani garam sampai sekarang,” katanya.

Diakuinya, harga garam yang dijual dan dibeli dari petani saat ini, masih saja dalam kisaran Rp2.000 dan Rp3.000 per sak. Bahkan harga tersebut masih saja tidak ada pembelinya.

Untuk itu, Ia menuntut perhatian DPRD, Bupati Bima dan jajaran Dinas terkait untuk bekerja maksimal dalam menuntaskan persoalan garam yang sedang dalam krisis harga dan krisis pembelian. “Kami meminta DPRD dan Bupati Bima untuk membentuk Perda standar harga garam dengan Rp500 rupiah per kilogram,” katanya.

Selain itu, Indra juga meminta agar pemerintah daerah menghadirkan investor untuk membeli garam produksi petani sebagai bentuk mewujudkan Bima Ramah dan memperhatikan produksi garam rakyat untuk diprioritaskan.

Lantaran tidak ada tanggapan, massa aksi sempat memblokade jalan menggunakan bebatuan dan kayu sehingga mengakibatkan arus lalu lintas macet. Namun jalan kembali dibuka setelah Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M.Pd menemui mereka.

Pada kesempatan itu, Dahlan mengatakan dalam menerbitkan Perda standar harga garam harus ada acuan dari Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, hal itu sedang digodok di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Setelah ada ketetapan peraturan pusat, baru kami akan membuat perda garam bersama DPRD Kabupaten Bima,” katanya.

Di samping itu, pembahasan terakhir bersama Gubernur NTB, pihaknya berupaya menghadirkan pengusaha atau investor. Bahkan sampai saat ini sudah ada empat investor sudah dikomunikasikan akan hadir di Bima tahun 2020 mendatang.

“Dalam komunikasi ini disepakati juga investor akan membeli garam seharga Rp300 rupiah perkilogram di gudang,” katanya.

Dahlan berharap kepada petani garam agar mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib petani garam. Agar petani bisa sejahtera dengan harga garam yang maksimal. “Terkait harga garam, tidak hanya dibahas di tingkat Kabupaten Bima. Namun juga diambil alih Pemprov NTB untuk dicarikan solusinya,” pungkasnya. (uki)