Hanya Guru Honorer Terdaftar di Dapodik Berhak Ikut Seleksi Jadi ASN

Muhammad Nasir (Suara NTB/nas), Teguh Widjinarko (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat memastikan pengangkatan satu juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimulai 2021 mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka kesempatan untuk pemerintah daerah yang akan mengajukan usulan tambahan formasi PPPK hingga 31 Desember mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir yang dikonfirmasi Selasa, 24 November 2020 mengatakan, beberapa persyaratan guru honorer yang dapat mengikuti seleksi PPPK. Di antaranya, usia antara 20 – 59 tahun. Kemudian syarat yang paling utama adalah guru honorer tersebut harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

‘’Syarat utama, guru honorer itu ikut seleksi PPPK, masuk dalam Dapodik di Kemendikbud,’’ kata Nasir.

Ia mengatakan, jumlah formasi PPPK tak dibatasi. Seberapapun jumlah guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik di NTB, maka berhak ikut seleksi. ‘’Satu juta PPPK yang akan diterima tahun depan, kita disuruh usulkan saja,’’ imbuhnya.

Nasir menjelaskan soal penggajian termasuk biaya pelaksanaan seleksi PPPK ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Ia mengatakan, jika dalam seleksi tahap pertama, ada yang tidak lolos, maka masih ada kesempatan kedua dan ketiga.

‘’Usulan itu paling lambat 31 Desember diterima Kemendikbud dan Kemen PANRB. Setelah ini kita koordinasi dengan Dinas Dikbud. Karena dia yang pegang data itu,’’ terangnya.

Seleksi guru honorer menjadi PPPK bukan hanya untuk yang mengabdi di sekolah negeri. Tetapi juga bagi guru honorer yang mengabdi di sekolah swasta.

‘’Seleksinya sama seperti CPNS. Dapodik itu sebagai dasar menyeleksi. Tidak ada persyaratan lama mengabdi. Pokoknya dia terdaftar di Dapodik,’’ pungkasnya.

Kementerian PANRB masih membuka kesempatan untuk pemerintah daerah yang akan mengajukan usulan tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga guru pada 2021.

‘’Pengajuan usulan untuk formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kementerian PANRB,’’ ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko pada pengumuman seleksi guru PPPK tahun 2021 dalam rilis yang diterima Suara NTB, Selasa, 24 November 2020.

Berdasarkan data terakhir, ada 174.077 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota. Pemerintah pusat mendorong pemda untuk memaksimalkan usulan formasi untuk Guru PPPK berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Teguh Widjinarko menjelaskan, dengan jalur PPPK, persyaratan usia pelamar mulai dari 20 tahun hingga satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Untuk jabatan guru, usia akhir adalah 59 tahun.

Kementerian PANRB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi dasar pertimbangan.

Penetapan formasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK, Perpres No. 38/2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi PPPK, Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, serta Peraturan Menteri PANRB terkait PPPK.

Hingga saat ini rencana rekrutmen tenaga pendidik tersebut masih dalam tahap perancangan sistem penerimaan, penyusunan soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi. Selain Kementerian PANRB dan Kemendikbud, proses tersebut juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Kementerian PANRB akan menetapkan Peraturan Menteri PANRB sebagai dasar hukum pelaksanaan rekrutmen tersebut,” tegas Teguh.

Terkait pemenuhan tenaga guru, Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, memberi arahan untuk mengatasi kekurangan guru dalam jumlah besar dengan tetap memperhatikan kualitas pendidik. Rekrutmen ini adalah salah satu langkah pembangunan sumber daya manusia. Tenaga guru merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang mendukung arah pembangunan nasional dan potensi daerah.

Kebutuhan tenaga pendidikan juga disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim. Menurutnya, pembukaan seleksi PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten.

Nadiem menjelaskan, yang bisa mengikuti seleksi ini adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik, serta lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. “Ini adalah bagian daripada filsafat belajar, guru-guru kita bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya, apakah mereka punya kompetensi untuk menjadi ASN, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Nadiem. (nas)