Hanya Empat Bulan Anggaran, BLUD RSUD Diduga Dikorupsi hingga Rp750 Juta

Kajari Loteng Fadil Regan (dua kiri) memberi keterangan pers terkait kasus BLUD RSUD Praya, di kantornya, Jumat (19/11). (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Upaya penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) terhadap pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, memasuki babak baru. Terhitung mulai Jumat, 19 November 2021, Kejari Loteng meningkatkan status penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah jaksa menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya selama empat tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai 2020 lalu tersebut.  Nilai kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai hingga Rp 759 juta. Itu pun hanya untuk pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya selama empat bulan saja. Jika dihitung selama empat tahun, kemungkinan nilai kerugian negara bisa jauh lebih besar lagi. “Nilai kerugian ini baru dugaan sementara,” sebut Kajari Loteng, Fadil Regan, S.H.M.H., saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jumat, 19 November 2021.

Iklan

Fadil mengatakan, awalnya pihaknya menyelidikan dugaan penyimpangan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Unit Transfusi Darah (UTD) Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng ke RSUD Praya yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari proses penyelidikan tersebut pihaknya ternyata menemukan indikasi penyimpangan pada pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya secara umum. Sehingga setelah melalui proses ekspos perkara dengan jaksa serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, disepakati meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Dengan fokus penanganan perkara pada pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya. Tidak hanya pada  persoalan BPPD saja, karena sesungguhnya pengelolaan BPPD juga masuk menjadi bagian dari penerimaan BLUD RSUD Praya. “Sprindik (surat perintah penyidikan) sudah kita terbitkan,” terangnya.

Dengan peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan, pihaknya fokus melengkapi barang bukti pendukung untuk nantinya bisa segera menetapkan tersangka dari kasus tersebut. Sekaligus melakukan perhitungan secara pasti besaran kerugian negara yang terjadi pada pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya.

“Siapa tersangkanya? tentu pihak yang paling bertanggung jawab dan terkait dalam pengelolaan BLUD RSUD Praya. Dan, itulah yang akan menjadi fokus pada tahap penyidikan ini,” terangnya.

Disinggung berapa saksi yang sudah dimintai keterangan, Fadil mengaku cukup banyak. Lebih dari 20 orang selama proses penyelidikan. Selama tahap tersebut pihaknya pun sudah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pengembalian. Namun para pihak tetap ngotot untuk tidak melakukan pengembalian. Karena mengaku tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BLUD Praya.

“Para pihak ini berdalih pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya sudah diaudit oleh lembaga audit. Sehingga ketika kita minta melakukan pengembalian, tidak ada yang mau mengembalikan. Atas pertimbangan itulah, kasus dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya ini ditingkatkan ke tahap penyidikan,” tambah Kasi. Intel Kejari Loteng, Catur Hidayat Putra, S.H.

Ia menambahkan, dugaan nilai kerugian negara yang ada tersebut masih sementara. Karena itu yang sudah ditemukan ada indikasinya. Harapannya, dalam proses penyidikan itulah nantinya selain mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini, juga mengungkap berapa nilai kerugian negara yang sesungguhnya terkait pengelolaan anggaran BLUD RSUD Praya selama empat tahun yang dilaporkan. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional