Hakim Tolak Dakwaan JPU, Empat IRT Bebas dari Jerat Hukum

Empat IRT sujud syukur setelah mendengar keputusan Majelis Hakim yang menolak dakwaan JPU atas tuduhan pengerusakan yang dilakukan secara bersama terhadap gudang pabrik pengolahan tembakau di PN Praya, Senin, 1 Maret 2021. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Kasus hukum yang menjerat empat ibu rumah tangga (IRT) asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang, berakhir manis bagi para terdakwa. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Senin, 1 Maret 2021, majelis hakim menyatakan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan membebaskan para terdakwa dari jerat hukum. Sekaligus menyatakan persidangan perkara tersebut, dihentikan.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim, Asri, S.H., mengungkapkan kalau majelis hakim menerima eksepsi dari para terdakwa yang disampaikan kuasa hukum terdakwa pada sidang sebelumnya. Yang mengatakan kalau dakwaan JPU tidak jelas. Bahwa dalam dakwaan JPU, tidak tergambar jelas peran dari masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut.

Iklan

JPU juga tidak menggambarkan secara jelas cara para terdakwa melakukan perbuatan yang disangkakan. “Karena ketidakcermatan itu mengakibatkan ketidakjelasan perbuatan terdakwa. Sehingga menyulitkan para terdakwa untuk memahami dakwaannya,” terang Asri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum. Adapun eksepsi para terdakwa dinyatakan beralasan. Untuk itu pemeriksaan perkara dihentikan dan berkas perkara dikembalikan ke JPU. “Semula hakim menjadwalkan untuk pembacaan putusan sela, tapi hakim kemudian memutuskan untuk langsung menyampaikan putusan,” tandasnya.

Putusan hakim tersebut disambut bahagia empat terdakwa. Ke empatnya pun sempat melakukan sujud syukur, atas putusan majelis hakim yang membebaskan mereka dari jerat hukum. “Tentu putusan ini sangat membahagikan kami,” terang Koordinator Tim Nyalakan Keadilan untuk IRT, Ali Utsman Ahim, S.H.

Karena para IRT kini telah mendapatkan keadilannya. Pihaknya pun menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihaknya yang telah mendukung perjuangan para IRT, dalam memperoleh keadilan. Terutama awak media yang sejak awal terus mengawal perkara empat IRT tersebut hingga putusan majelis hakim.

Namun demikian, Ali mengaku perjuangan belum selesai. Masih ada proses selanjutnya meski hakim telah membuat keputusan. “Masih ada proses restorative justice yang ke depan terus kita upayakan,” terangnya seraya menambahkan, pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan jaksa pascaputusan tersebut.

Empat IRT yang harus duduk di kursi pesakitan yakni Nurul Hidayah (38), Martini (23), Fatimah (38) dan Hultiah (40). Ke empatnya sempat mendekam di Rutan Praya bersama dua orang balita atas tuduhan pengerusakan yang dilakukan secara bersama terhadap gudang pabrik pengolahan tembakau milik H.M. Suardi. Dan, dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan yang oleh majelis hakim kemudian ditolak.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Catur Hidayat Putra, S.H., yang dikonfirmasi terkait putusan tersebut belum bersedia memberi keterangan. “Kita masih menunggu petunjuk pimpinan. seperti apa sikap kita, nanti akan disampaikan. Tapi untuk saat ini, sementara kita belum bisa memberikan keterangan,” jawabnya singkat. (kir)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional