Hakim Banding Mulai Periksa Perkara Penyertaan Modal LCC

0
Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tinggi NTB mulai memeriksa banding perkara korupsi penyertaan modal dan ganti rugi bangunan PT Tripat pada kerjasama operasional Lombok City Center.

Majelis hakim banding memeriksa memori dan kontra memori. Masing-masing dari jaksa penuntut umum dan terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi.

IKLAN

Perkara banding tercatat pada Nomor 8/PID.TPK/2020/PT Mtr. Banding tersebut dipimpin ketua majelis I Gede Komang Ady Natha, dan hakim anggota Miniardi, dan Sarwoko. Memori banding sudah diterima pada pekan lalu.

Jaksa penuntut umum telah selesai menyusun kontra memori banding untuk menjawab banding dari terdakwa Azril. “Kalau isinya tidak bisa kita jelaskan,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi, Kamis, 27 Agustus 2020.

Namun dia menjelaskan, pada inti kontramemori untuk meyakinkan hakim banding bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan. Demikian juga dengan isi memori banding yang diajukan penuntut umum.

Azril sebelumnya mengajukan banding karena ingin putusan yang lebih adil baginya. Sebab, menurutnya hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan nota pembelaannya. Diantaranya, dalam hal barang bukti surat utang yang hanya fotokopi. Surat asli tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan.

Proses pembuktian di persidangan menurut Azril juga tidak lengkap. Saksi kunci Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha tidak mampu dihadirkan jaksa penuntut umum. Padahal Isabel punya andil besar karena sebagai pihak yang bekerjasama dengan PT Tripat.

Azril sebelumnya dijatuhi vonis penjara selama lima tahun. Azril terbukti korupsi dana ganti gendung Dinas Pertanian Lombok Barat dan penyertaan modal pada pengelolaan Lombok City Center (LCC) Narmada.

Azril juga divonis pidana denda sebesar Rp200 juta subsider empat bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar. Ditambah kewajiban membayar ganti kerugian negara sebesar Rp891,12 juta. Yang apabila tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama dua tahun. (why)