Hakim akan Cek Fisik Proyek “Vertical Dryer”

Mataram (Suara NTB) – Hakim Tipikor berencana melakukan pemeriksaan fisik proyek vertical dryer yang perkaranya masih berlangsung. Agenda pengecekan Rabu, 1 November 2017 mendatang. Hasil pemeriksaan akan jadi pertimbangan putusan hakim.

‘’Supaya kami nanti tidak meraba raba dalam memutuskan perkara. Harus jelas fisik barangnya seperti apa,’’ kata Humas PN Tipikor Mataram, Abadi, SH.,MH kepada Suara NTB, Rabu, 25 Oktober 2017.

Iklan

Sebelum cek fisik, akan diawali dengan sidang dengan agenda tuntutan terhadap dua terdakwa, Budi Subagiyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bainurrahman pemilik lahan. Setelah sidang dibuka, hakim akan melanjutkan rangkaian persidangan dengan Pemeriksaan Setempat (PS) atau cek fisik.

‘’Kita buka sidang dulu, kemudian PS, setelah itu kembali lagi  masuk dalam berita acara sidang (agenda tuntutan),’’ kata Abadi.

Lokasi cek fisik di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, tempat alat senilai Rp 600 juta itu dibangun. Abadi yang juga menjadi hakim anggota dalam perkara itu mengaku ingin menguji fakta dalam persidangan.

Para terdakwa, saksi dan jaksa dalam materi dakwaan menyebut alat itu dipindahkan dari kelompok tani Sayang Daye II Kota Mataram ke Lombok Barat karena alasan mencari lahan yang luas.

Di Kelurahan Sayang Sayang yang menjadi markas kelompok itu tidak tersedia lahan, sehingga dipindahkan ke Lombok Barat di lahan milik Bainurrahman yang lebih luas.

“Apakah betul jarak dari Sayang Sayang ke Gontoran itu jauh. Bagaimana bentuk alatnya. Katanya kan tinggi sampai 9 meter, seperti ukuran rumah. Nah itu yang kita cek, benar ndak begitu,’’ tanyanya.

Selain itu, dalam dakwaan disebut juga Rice Milling Unit (RMU), yang memang sudah ada di gudang milik terdakwa Bainurrahman. Keberadaan alat RMU itu yang juga jadi alasan penempatan Vertical Dryer di lokasi yang sama.

“Di sana ada RMU, itu jadi alasan Bainurrahman sehingga Vertical Dryer cocok di gudangnya,” ungkapnya.

Disinggungnya soal hasil penyidikan jaksa diperkuat dengan hasil hitungan kerugian negara oleh BPKP, bahwa proyek itu kerugian negaranya total los.  Ini juga akan diuji oleh hakim, sejauh mana kebenaran perhitungan BPKP dengan melibatkan ahli pembanding. ‘’Jadi itu  semua  harus dibuktikan,’’ tegasnya.

Dalam proses PS nanti hadir semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Selain hakim, juga JPU, ahli fisik, BPKP dan kedua terdakwa bersama tim kuasa hukumnya. (ars)