Hadi Faishal Bantah Setujui Usulan Sekda

Mataram (Suara NTB) – Kisruh kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB masih berlanjut. Sebelumnya mencuat kabar bahwa Lalu Abdul Hadi Faishal telah menerima usulan Sekda NTB yang menunjuk Fauzan Zakaria sebagai ketua. Namun Hadi membantah dan merasa tidak pernah memberikan keterangan bahwa ia telah menyetujui usulan itu.

‘’Tidak benar itu, kita masih tetap pada pendirian bahwa pemilihan yang sah itu berdasarkan aturan yang sudah ada,’’ kata salah satu penentu kebijakan yang juga dipilih sebagai salah satu Ketua BPPD NTB, H.Lalu Abdul Hadi Faishal, Rabu, 2 Mei 2018.

Iklan

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang penentuan Ketua BPPD NTB. Bahkan pertemuan yang dijadwalkan pada 29 April lalu juga dibatalkan. Dengan demikian, belum ada kejelasan tentang penentuan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

‘’Tidak benar bahwa kami menerima usulan itu. Yang jelas, kami tetap mengacu pada aturan yang ada bahwa ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota penentu kebijakan yang dipilih berdasarkan SK Gubernur,’’ ujarnya.

Sementara itu, Fauzan Zakaria yang juga sebagai salah satu anggota penentu kebijakan mengatakan belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Baik dirinya maupun Hadi Faishal masih mengklaim penunjukannya sebagai ketua sama-sama benar.

‘’Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait penentuan ketua. Kita masih menunggu undangan dari Sekda untuk membicarakan lebih lanjut terkait persoalan ini,’’ kata Fauzan Zakaria melalui sambungan telepon, Rabu, 2 Mei 2018.

Ia mengatakan bahwa pertemuan terakhir antara dirinya dan Hadi Faishal yang difasilitasi Sekda NTB belum menemukan hasil akhir. Secara langsung, ini menunjukkan bahwa kisruh di tubuh BPPD NTB masih akan terus berlanjut.

Pemilihan ketua dan pengurus BPPD ini sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Di mana unsur penentu kebijakan BPPD yang terdiri dari sembilan orang itu berdasarkan perwakilan dari beberapa pihak. Diantaranya, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang, wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/akademisi dua orang.

Sementara itu, penetapan para penentu kebijakan itu dilakukan oleh gubernur. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dilakukan dari dan oleh anggota penentu kebijakan yang berjumlah sembilan orang itu. Hal ini tertuang di dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang yang sama. (lin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here