Hadapi Bencana, Mental Masyarakat Perlu Dipersiapkan

Anggota DPRD NTB dari Dapil Sumbawa dan KSB, Nurdin Ranggabarani (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat, Nurdin Ranggabarani, SH, MH menyoroti soal mitigasi bencana. Jika mitigasi bencana disiapkan dengan baik maka dampak bencana dapat dikurangi.

Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah bencana, Nurdin melihat mitigasi bencana sangat penting. Semangat dan ketahanan masyarakat terhadap bencana cukup bagus.

Iklan

‘’Tapi kita kadang panik menghadapi situasi yang ada. Karena kita tak punya alur yang jelas apa yang akan kita lakukan ketika terjadi bencana seperti ini. Itu kadang-kadang disepelekan, tidak terlalu menghiraukan itu,’’ katanya.

Menurutnya, pascabencana gempa bumi beruntun yang melanda NTB belum lama ini dapat menjadi momentum. Agar anggaran sosialisasi, pendidikan siaga atau tanggap bencana sangat  penting.

‘’Kalau ini kita tak miliki maka kerugian-kerugian besar bisa saja terjadi. Bahkan, kalau melihat skala bencana kemain. Kalau lebih besar lagi tak bisa kita bayangkan. Mataram tak punya titik kumpul. Kepanikan terjadi di seluruh kota,’’ katanya.

Menurut Nurdin, wajar kemudian banyak keluarga yang tercerai berai ketika bencana terjadi. Karena masyarakat  menyelamatkan diri tanpa panduan. Ia mengatakan OPD teknis terkait tak punya panduan yang jelas, yang tersosialisasi kepada masyarakat. “Semangat memang besar tapi tak terarah,” imbuhnya.

Politisi PPP ini juga menyoroti anggaran untuk penanganan pascabencana yang dinilai minim dalam APBD Perubahan 2018.  Dari total penambahan Rp400 miliar APBDP 2018, hanya sekitar Rp76 miliar teralokasi untuk penanganan dampak bencana.

Itupun lebih banyak terserap untuk rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan  yang rusak. Bukan untuk perbaikan rumah-rumah masyarakat. “Entahlah seberapa persen,” katanya.

Menurutnya,  dari Rp400 miliar lebih yang tambahan anggaran yang dualokasikan dalam APBDP 2018, seharusnya sekitar Rp250 -300 miliar untuk penanganan bencana. Tetapi ternyata tidak, hanya dialokasikan Rp76 miliar.

Nurdin mengapresiasi langkah Gubernur yang membuka pintu untuk organisasi-organisasi internasional masuk ke NTB. Desakan dewan agar bencana gempa bumi di NTB menjadi bencana nasional dapat direbut. Karena dengan demikian akan banyak uang untuk recovery dengan terbukanya pintu lembaga internasional masuk NTB.

“Aceh dulu kalau tak dibuka mungkin akan tersendat-sendat. Bahkan Wapres, langit Aceh bisa diterbangi siap saja. Kita justru tutup pintu. Padahal kalau pada momen itu kita buka pintu, kita tidak akan seperti ini. Tapi dengan ditetapkannnya melalui Inpres ditambahkan kondisi Palu, sudah tertutup pintu itu,” jelas Nurdin.

Sekarang, ujar Nurdin, kita kembali kepada upaya swadaya untuk memulihkan diri. Beberapa hal yang jadi catatan, adalah pentingnya sosialisasi mitigasi bencana penting sampai ke tingkat desa. Upaya ini juga perlu diiringi peningkatan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana.

“Kita tak ingin masyarakat menghuni tenda. Arahkan semua bantuan ke huntara. Solidaritas bantuan internasional perlu segera diwujudkan. Saya berharap ada kebijakan lain, ada regulasi kepala daerah yang membuat organisasi internasional diberi pintu,” pungkasnya. (nas)