Habiskan Anggaran Rp 1,5 Miliar, Nasib RPH Poto Tano Semakin Tidak Jelas

Taliwang (Suara NTB) – Nasib Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano yang diklaim bertaraf Internasional kondisinya semakin tidak jelas. Bahkan bangunan yang menghabiskan dana sekitar Rp1,5 miliar dari APBD dan APBN tersebut, semakin tidak terurus serta banyak ditumbuhi rumput liar.

Pantauan Suara NTB menggambarkan, bahwa RPH sudah tidak lagi terjamah oleh masyarakat. Hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya tumbuhan liar yang berada di lokasi tersebut. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya aktifitas pemeliharaan terhadap aset miliaran rupiah tersebut.

Iklan

Selain itu, beberapa unit mesin pendingin (cold storage) juga sudah terlihat berkarat, karena tidak lagi digunakan. Bangunan gedung juga terlihat mulai memberikan kesan “angker” karena dipenuhi lumut. Di belakang gedung juga terlihat ada tumpukan sampah dari pohon-pohon yang ada menambah kesan bangunan miliaran rupiah tersebut, terbengkalai sejak beberapa tahun lalu.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) kepada Suara NTB melalui Kabid Peternakan dan Kusmiran S. St, Senin, 16 April 2018 tidak menampik kondisi bangunan gedung yang tidak lagi digunakan. Gedung ini mulai tidak digunakan semenjak tahun 2016 setelah pihak pengelolanya kabur meninggalkan KSB. Bahakn dalam kurun waktu dua tahun terakhir, hampir tidak ada aktifitas pemotongan di RPH ini. Kondisinya saat ini juga masih sepi peminat untuk berinvestasi di lokasi tersebut. Sehingga pihaknya kesulitan untuk terus memaksimalkan bangunan ini. Meskipun sempat ada komunikasi bersama PT Lembu Nusantara Jaya Wijaya (LNJW) untuk pengoperasian RPH ini, tetapi hingga kini masih belum ada kejelasan.

“Kita harus akui bahwa RPH ini sepi peminat, sehingga kondisi saat ini masih tetap mangkrak. Kita juga sudah membangun komunikasi dengan para investor, tetapi praktek di lapangan, masih belum ada yang serius berinvestasi di RPH ini,” ujarnya.
Dikatakannya, kondisi ini bukan hanya terjadi di RPH Poto Tano saja, tetapi di RPH yang lain juga mengalami hal yang sama. Terkait dengan kondisi ini, ada beberapa alasan sehingga RPH tetap mangkrak, salah satunya yakni adanya kebijakan daging impor.

Hal ini merupakan faktor utama, karena harga daging dari para peternak lokal sangat mahal. Sehingga para pengelola RPH banyak yang “gulung tikar” karena tidak lagi mampu membeli sapi dari para peternak lokal. Pihak terkait juga tidak bisa memaksa masyarakat untuk menjual sapi-sapinya dengan harga murah, karena hal itu menyangkut masalah ekonomi bagi masyarakat.

“Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk menjual murah sapi-sapi mereka, tetapi salah satu yang kita anggap baik supaya RPH yang ada di NTB tetap bisa beroperasi dengan membatasi daging impor,” sebutnya.

Disinggung mengenai total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang sejak RPH tidak beroperasi, dia mengatakan ada sekitar Rp40-50 juta yang hilang. Jumlah tersebut, tentu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kemampuan dari RPH ini. Bayangkan, saja dalam satu kali potong, RPH ini bisa menampung sekitar 20-30 ekor sapi.

Tetapi selama beroperasi yang mampu dihasilkan hanya sekitar 10-15 ekor saja. Hal ini terjadi karena harga jual sapi di KSB sangat mahal dan tidak sebanding dengan harga jual dari daging-daging ini. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berupaya untuk mencari pengelola baru, sehingga asas manfaat dari bangunan ini tidak sia-sia.

“Kita tetap akan berupaya mencari para pengelola baru terhadap RPH ini, sehingga tidak lagi mangkrak seperti sekarang ini,” tandasnya. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here