H. Muhir Mulai Diadili Selasa Pekan Depan

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB)  – Kejari Mataram melimpahkan berkas perkara H. Muhir tersangka fee proyek rehabilitasi pascagempa SD/SMP Kota Mataram 2018 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Selanjutnya, pengadilan menyusun jadwal dan menetapkan majelis hakim untuk mengadili anggota DPRD Kota Mataram itu.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi menerangkan berkas dilimpahkan jaksa pada Rabu, 10 Oktober 2018. “Berkas perkara atas nama H. Muhir sudah kami terima,” ujarnya.

Iklan

Perkaranya pun sudah tercatat dengan nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr tertanggal 10 Oktober 2018. PN Tipikor menjadwal sidang perdana berdasarkan penetapan Ketua PN Mataram, Isnurul Syamsul Arif. “Sidang perdananya hari Selasa, tanggal 16 Oktober (2018),” ungkap Fathurrauzi.

Sementara Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya sudah siap mendakwa H. Muhir. Surat dakwaan yang disusun berdasarkan tuntasnya penyidikan kasus yang terungkap lewat operasi tangkap tangan tersebut.

“Dakwaannya nanti di persidangan. Intinya berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan,” ucapnya. Selanjutnya dia menyiapkan jaksa penuntut umum untuk perkara tersebut.

Kejari Mataram menuntaskan penyidikan kasus pemerasaan modus komitmen fee proyek rehabilitasi pascgempa SD/SMP Kota Mataram dengan tersangka, H. Muhir, Senin, 8 Oktober 2018.

Barang bukti kasus itu, uang tunai Rp30 juta, dokumen penganggaran pada Dinas Pendidikan Kota Mataram, dokumen Banggar DPRD Kota Mataram, dokumen notulensi pembahasan APBD-Perubahan Kota Mataram 2018, satu unit motor Honda PCX, sampai rekaman CCTV.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kejari Mataram, Jumat (14/9) di sebuah warung makan di Cakranegara, Mataram.

Politisi Golkar itu sedang transaksi uang tunai komitmen fee atas lolosnya anggaran proyek rehabilitasi SD/SMP pascabencana gempa Lombok, senilai Rp4,2 miliar. Pihak yang terlibat lainnya, ASN Disdik Kota Mataram Tjatur Totok Hadianto dan Kadisdik Kota Mataram, H. Sudenom. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional