H. Muhir Dituntut Delapan Tahun Penjara

Terdakwa korupsi fee proyek rehabilitasi sekolah terdampak gempa, H. Muhir (kanan) melambaikan tangan usai menjalani sidang tuntutan, Kamis, 17 Januari 2019 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan pengawalan ketat jaksa. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram, H. Muhir dituntut jaksa untuk dihukum penjara selama delapan tahun. Mantan politisi Partai Golkar ini, menurut jaksa, terbukti meminta fee proyek rehabilitasi pascabencana sekolah terdampak gempa Lombok sebesar Rp30 juta.

Jaksa penuntut umum, Anak Agung Gde Putra mendasarkan tuntutannya pada pembuktian unsur pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Iklan

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muhir dengan pidana penjara selama delapan tahun,” ucapnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 17 Januari 2019.

Selain itu jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp250 juta, apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama enam bulan. Sementara barang bukti uang tunai sejumlah Rp30 juta dirampas untuk negara.

Menurut jaksa, terdakwa Muhir terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD untuk memaksa mantan Kadisdik Kota Mataram, H. Sudenom untuk menyetor sebagian uang dari proyek perbaikan sekolah terdampak bencana.

Hal yang memberatkan, kata Putra, yakni terdakwa memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi, berbelit-belit selama persidangan. “Terdakwa melakukan korupsi pada saat terjadinya bencana alam,” sebutnya.

Sementara terdakwa Muhir masih yakin dirinya tidak bersalah. “Bukti uang tidak pernah ada di saya,” ucapnya usai persidangan.

Jikapun nanti dia dihukum, Muhir bahkan dengan tegas enggan masuk penjara sendirian. Dia minta jaksa penuntut umum objektif menggarap kasus.

“Ini harus dijalani bersama antara saya, Pak Haji Sudenom, dengan Totok. Supaya jaksa objektif. Ini harus jadi pembelajaran penegakan hukum di NTB,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Penasihat hukum Muhir, Burhanudin mengatakan akan mengurai kekeliuran jaksa dalam menilai perkara yang menjerat kliennya.

“Saya kaget karena di persidangan tidak ada fakta bahwa Muhir ini memaksa Sudenom menyerahkan uang. Yang aktif meminta bertemu kan Sudenom. Nanti akan kita ungkap semuanya di nota pembelaan,” paparnya.

Muhir didakwa memeras Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram sebesar Rp31 juta. Terkait proyek pascabencana gempa Lombok pada APBD-P 2018 sebesar Rp4,29 miliar.

H.Muhir, Anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (14/9/2018) lalu di sebuah warung di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram, ada penyerahan uang lagi sebesar Rp30 juta. Setelah sehari sebelumnya dia menerima Rp1 juta.

Saat di-OTT, serah terima uang dilakukan PNS bawahan Sudenom, Tjatur Totok Hadianto dengan Muhir. Bersamaan pula jaksa Kejari Mataram melakukan operasi tangkap tangan. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional