Guru Honorer Masih Jauh dari Sejahtera

H. Rifaid. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Dompu masih kekurangan guru ASN hingga 1.300an orang. Sejauh ini, guru honor dan sukarela yang mengisi kekurangan guru dan bahkan menjadi guru pengganti bagi guru ASN di beberapa sekolah yang sudah terisi guru ASN-nya. Tenaga guru honor dan sukarela ini, gajinya dibayar dengan dana BOS.

Tahun 2021, Pemda Dompu mengangkat 700 orang guru honorer dan sukarela untuk dibiayai melalui APBD dengan SK Bupati. Gajinya hanya Rp.300 ribu per bulan dan itupun hanya 7 bulan. “Iya memang. Dari kesejahteraan, pemerintah belum bisa memenuhi. Karena memang Rp.300 ribu itu jauh di bawah UMR (upah minimum regional) kita. Tapi segitulah kemampuan keuangan daerah, apalagi pada saat ini masa pandemic (Covid-19). Dana APBD kita direfokusing ke situ (pandemic Covid-19), sehingga pemerintah daerah membayar insentif seperti itu,” kata Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Drs H. Rifaid, M.Pd kepada Suara NTB, Kamis, 25 November 2021.

Iklan

Kekurangan guru di Dompu juga berimbas pada pemerataan guru di sekolah. Bahkan ada sekolah negeri hanya kepala sekolah dan seorang guru berstatus ASN. Sisanya diisi oleh honorer. Desember 2021 – Januari 2022 ini akan ditata kembali, sehinga pada semester genap 2022 penataan guru menjadi focus diselesaikan.

Perekrutan guru PPPK tahun 2021 dengan formasi 628 orang diharapkan bias mengurangi kekurangan guru ASN di Dompu. Tapi dari formasi yang ada, baru 200 orang guru yang dikabarkan lulus pada perekrutan gelombang pertama dari tiga gelombang yang direncanakan.

Pengisian guru dengan tenaga PPPK diharapkan dapat berimbas pada kualitas tenaga guru kedepan. Masalah kualitas guru juga masih menjadi persoalan di Dompu, terutama pada penguasaan IT. Gerakan guru penggerak yang sedang berlangsung diharapkan bias meningkatkan kualitas guru di Dompu. Selain itu, pada 2022 mendatang akan didorong pelatihan dan diklat melalui forum musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) dan forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). “Nanti kita wajibkan peserta pelatihan untuk mengajarkan pada guru lain,” ungkap Drs H. Rifaid, M.Pd. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional