Guru Dilarang Kelola Uang Perpisahan Murid

H. Lalu Fatwir Uzali. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Semua guru dan kepala sekolah (Kepsek) di Mataram diminta tak ikut serta dalam mengelola uang perpisahan murid. Baik di SD maupun SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd.,M.Pd mengatakan, untuk pengelolaan biaya perpisahan murid, guru dan kepsek tidak boleh terlibat. Pasalnya,  tidak ada biaya perpisahan yang mesti dikeluarkan pihak orang tua murid ke sekolah.

Iklan

“Jadi saya sampikan ke semua sekolah, bahkan semua uang perpisahan itu tidak diurus oleh guru dan kepsek. Itu diurus oleh komite paguyuban orang tua murid kelas 6 SD. Jadi yang mengurus tentang perpisahan itu panitia paguyuban kelas. Tidak dari kelas 6 SD saja,” terangnya, Rabu, 12 Februari 2020.

Ditegaskan Fatwir, ia sudah menyampaikan ke semua guru dan kepsek di Mataram tidak boleh mengelola uang perpisahan murid. Karena, tindakan itu sebenarnya bisa merujuk pada indikasi pungutan liar (Pungli). “Jadi selama ini bentuknya kesepakatan saja antar orang tua murid,” terangnya.

Dalam aturannya, tidak ada lagi pihak sekolah yang boleh mengurus uang perpisahan. “Silakan komunikasikan oleh semua orang tua kelas 6. Guru di situ sifatnya diundang,” katanya.

“Jadi jangan sampai salah pengertian, apalagi sekolah sampai mengumpulkan uang itu maka kita minta orang tua murid melaporlah ke ombudsman. Uang perpisahan itu boleh dikoordinasikan oleh semua orang tua murid saja. Guru-guru dan kepsek tidak boleh ikut campur dalam agenda perpisahan kelas,” pungkas Fatwir.

Dikonfirmasi Suara NTB, Asisten Ombudsman NTB Bidang Penanganan Laporan, Sahabudin, SH mengatakan, belum ada laporan terkait adanya Pungli untuk uang perpisahan murid di sekolah. Katanya, dalam dunia pendidikan, tentunya ketika ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai ketentuan sudah jelas merupakan Pungli.

“Kalau ada, tetap Ombudsman akan hadir. Ombudsman juga tidak punya kemampuan mengecek sampai semua sekolah di Mataram. Peran serta masyarakat dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan harus tetap ada,” tuturnya.

Menurut Sahab, tidak menutup kemungkinan peluang-peluang itu bisa terjadi kembali di lingkungan sekolah. Hal ini kata Sahab, disebabkan masih rendahnya pengetahuan orang tua murid pada hal serupa. Untuk itu jelas Sahab, komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap terbangun.

“Guru dan kepsek sangat layak memberikan informasi terkait semua bentuk pungutan. Biasanya ketika orang yang menjabat terlebih untuk posisi kepala sekolah itu, bagaimana bisa mengedepankan konsultasi. Ini kan menyangkut orang banyak,” paparnya.

Ia menegasakan, penarikan sejumlah uang di sekolah sudah jelas masuk ranah Pungli. Selama ini, tidak semua orang tua setuju atas semua bentuk pungutan di sekolah.

“Tapi kan ada saja yang setuju. Dari itu harus hati-hati. Biasanya pihak sekolah ini mengemas dalam bentuk kesenangan. Itu pernah terjadi dulu, ketika ada keluhan baru ada yang melapor,” terangnya.

Ia pun mengingatkan, semua orang tua murid harus tetap waspada terhadap adanya pungutan-pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah. “Sekarang sudah tidak ada pungutan, baik dalam bentuk apa pun yang bisa dilakukan oleh sekolah, sudah jelas Pungli,” tutup Sahab mengingatkan. (viq)