Guru Besar FH Unram Soroti Indikasi Modus Korupsi di Proses Tender

Amiruddin. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bermufakat dalam tender proyek pemerintah merupakan salah satu modus tindak pidana korupsi. Baik penyelenggara proyek maupun rekanan sama-sama dapat cuan. Bahkan, lebih jauh lagi kepala daerah juga bisa punya peran. Walaupun tidak secara langsung.

“Ini konspirasi. Kalau ada persekongkolan, ada niat jahatnya. Jelas ini tindak pidana korupsi,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum Unram Prof Amiruddin saat berbincang dengan Suara NTB dihubungi, Kamis, 22 Oktober 2020.

Iklan

Penawaran proyek pemerintah melalui tender memang punya mekanisme dan regulasi. Namun, pemenang tender juga bukan berarti tidak bisa diatur. Meskipun diawali adanya penyusunan harga perkiraan kemudian proses lelangnya dengan skema harga penawaran.

Identifikasi awalnya dapat melalui nilai pagu anggarannya, harga perkiraan sendiri yang disusun, harga penawaran, serta para peserta tendernya.

“Pada akhirnya persekongkolan itu kan mengatur siapa yang menang, siapa yang akan mengerjakan proyek,” sebut Guru Besar Ilmu Hukum Pidana ini.

Selain kekuatan finansial, persekongkolan itu juga mensyaratkan tingkat pengaruh lobi-lobi. Berdasarkan analisanya, aktor yang ikut bermufakat bisa terlibat secara langsung dan tidak langsung. Mulai dari penyelenggara negara, pegawai negeri, juga swasta. Persekongkolan ini, menurutnya, rentan terjadi di tender proyek pembangunan fisik dan pengadaan barang dan jasa.

“Bisa di UPL (Unit Layanan Pengadaan) karena mereka yang melakukan seleksi. Kemungkinan PPK (pejabat pembuat komitmen) bisa terlibat,” urainya.

Dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi, Amir mengatakan para pihak ini dapat terjerat pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI UU Tipikor. Yang mana pasal itu mengatur penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau menyebabkan kerugian negara.

 

Keterlibatan Kepala Daerah

Tender proyek pemerintah bukan mainan orang sembarangan. Sekurangnya perlu adanya orang yang berpengaruh yang punya kewenangan. Amir menyebut kepala daerah pun bisa ikut terlibat. Meskipun tidak secara langsung.

“Untuk mengetahui keterlibatan kepala daerah atau tidaknya, kita lihat sejauh mana dia mengintervensi tender. Pasti ada sesuatu di balik tender yang dimenangi pengusaha. Kita lihat kecenderungannya,” kata Amir.

Kejelian aparat penegak hukum dan masyarakat sipil diperlukan. Dalam setiap proyek besar bisa ditelusuri rekam jejak perusahaan rekanan pemenang tender. Struktur kepemilikannya. Kemudian dirunut keterkaitannya dengan simpul-simpul yang mengarah ke kepala daerah. Kepala daerah, kata dia, mungkin memang tidak terlibat langsung. Atau bahkan dapat terlihat tidak terkait sama sekali.

“Memang tidak nampak. Tapi bisa dikejar nanti soal apakah ada suapnya, unsur menerima janjinya,” jelas Amir. Hal itu merujuk pada rumusan pasal 12 atau pasal 11 UU Tipikor.

Amir menyarankan, pencegahan persekongkolan tender dapat dengan memperkuat integritas penyelenggara negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses tender, serta membuka sistem pengawasan mulitpihak.

“Sampai saat ini masih ada kelemahannya. Persoalan di pengawasan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sedang menyelidiki 13 kasus dugaan persekongkolan tender di NTB. Diantaranya, proyek jalan Sulin-Penujak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I NTB tahun 2016, Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai pada Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur tahun 2017.

Paket Pengadaan Hand Sprayer Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Tahun 2016, Usaha Pengangkutan dan Distribusi Minyak Tanah (Agen Minyak Tanah) di Wilayah Pemasaran Kabupaten Bima, dan Tender Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB tahun anggaran 2015. (why)