Gunakan Kaos Saat Sidang Paripurna, Wabup KLU Usir Sejumlah Pejabat

Tanjung (Suara NTB) – Sikap indisipliner dan tak mendidik kalangan pejabat lingkup SKPD Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali membuat Wakil Bupati KLU Sarifudin, SH, MH., gerah. Saat sidang paripurna DPRD dengan agenda penjelasan Kepala Daerah atas KUA PPAS RAPBD 2018, Jumat, 29 September 2017, sejumlah pejabat langsung diusir Wakil Bupati, lantaran menggunakan baju kaos berkerah. Bahkan Sekdis BKD, Masjudin Ashari, yang menggunakan kaos oblong bertuliskan “Bunaken” langsung disemprot.

Pejabat yang tak menggunakan full dress sangat kontras dengan jas lengkap yang dikenakan Wakil bupati. Demikian juga dengan atribut yang dikenakan oleh anggota DPRR yang hadir, dari jas, peci, hingga pin.

Iklan

Dalam sidang kemarin, tercatat hanya 24 orang dari total 29 SKPD, yang hadir. Di jajaran eselon II setara Asisten dan Kepala Dinas, hadir hanya 6 orang, yakni Asisten II, Ir. Hermanto, Kepala Inspektorat, Zaenal Idrus, Kepala BPKAD, Raden Nurjati, Kadis Dikpora, Suhrawardi, Plt. Sekwan/Kepala Dinas Perpustakaan, Kartady Haris, serta Kadis Hub Kanlut, Agus Tisno. Untuk nama terakhir, terlihat ikut menggunakan baju tak resmi berbahan katun, sehingga harus meninggalkan ruang sidang.

Dari pantauan koran ini, jumlah pejabat SKPD yang tersisa di ruang sidang sekitar 17 orang, artinya ada sedikitnya 7 orang yang diusir Wabup. Mereka yang tersisa antara lain 6 orang di deretan kursi eselon III, dan di deretan eselon II sekitar 11 orang termasuk utusan perusahaan daerah.

“Saya minta pejabat yang hadir dalam sidang ini, khususnya yang menggunakan pakaian kaos olahraga keluar dari ruangan sidang paripurna ini, ” perintah wabup. “Tolong Pak Masjudin, silakan keluar dan ganti pakaian,” katanya langsung menyemprit Sekdis BKD itu.

Pantauan koran ini,  sedikitnya terdapat sekitar 24 orang pejabat eselon II, III dan IV kemudian keluar dari ruangan. Di antaranya disebutkan Sarif adalah Sekretaris BKD dan Kepala Dinas Perhubungan Lombok Utara.

Pengusiran itu dilakukan Sarif bukan tanpa alasan, melainkan dilakukan untuk lebih pada menjaga marwah lembaga dewan sebagai mitra pemerintah. Mantan Wakil Ketua DPRD ini berupaya agar pejabat eksekutif menunjukkan sikap saling menghargai antar lembaga, lebih-lebih kepada lembaga DPRD yang ikut menentukan arah kebijakan daerah.

“Kita ingin menghargai lembaga ini. Bukan menghargai secara personal melainkan menghargai lembaga terhormat kita karena lembaga kita sejajar. Sewajarnya semua yang di undang harus menggunakan pakaian sesuai dengan aturan. Ini kan sidang paripurna resmi,” cetus wabup usai sidang.

Ia meminta, mulai hari kemarin tidak akan ada lagi pejabat yang menggunakan pakaian tak resmi saat sidang Dewan. Dirinya juga tak ingin ada pejabat esekutif menyepelekan atitud dalam berpakaian, apalagi menganggapnya sebagai persoalan remeh.

“Saya harap apa yang saya lakukan itu tidak menjadi polemik dan berpikir macam-macam. Saya tidak mengusir, melainkan mengingatkan agar tidak diulangi kembali.”

“Jangan salah, moment di rapat tadi akan kita bahas juga dalam rapat evaluasi internal kita,” tutup Wabup.

Sementara, Ketua Baleg DPRD, Zarkasi, S.Ag., memberi apresiasi atas sikap tegas wabup pada rapat tersebut. Sikap indisipliner eksekutif selaku undangan Dewan sewajarnya ditegur, karena dalam ruang sidang, pakaian pejabat harus menyesuaikan. Ia memaklumi, hari Jumat kebanyakan PNS melakukan kerja bakti di kantor masing-masing, namun bukan berarti kaos saat gotong royong tidak diganti saat menghadiri sidang.

“Kami mengapresiasi sikap Pak Wabup, apalagi beliau juga mantan Pimpinan DPRD. Harapan kami, indisipliner di ruang sidang ini yang terakhir kalinya, lebih-lebih kepada Kabag di Sekwan yang ikut diusir,” ungkap Zarkasi menunjuk Kabag Keuangan DPRD, Mudir, yang turut menggunakan kaos berkerah. (ari)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional