Gugatan Perdata Sebaiknya Diselesaikan di Bale Mediasi

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyaksikan proses penandantangan MoU antara Ketua Bale Mediasi dengan Ketua PN Mataram di Aula Pendopo Walikota Mataram, Senin, 29 November 2021. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kasus perdata seringkali dibawa ke ranah pengadilan untuk menuntut keadilan. Dampaknya terjadi penumpukan kasus. Penyelesaian perkara perdata didorong melalui non litigasi melalui bale mediasi.

Ketua Bale Mediasi Kota Mataram, H. Makmun, SH.MH.,menjelaskan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan penanganan perdata dilandasi semangat bersama dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk sama – sama menegakan hukum dan keadilan. Mekanisme penyelesaian perkara hukum diatur melalui jalur litigasi dan menjadi kewenangan pengadilan. Sementara, non litigasi adalah memediasi perkara perdata melalui musyawarah mufakat.

Iklan

Bale mediasi dibentuk dan menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri, supaya memiliki kepastian hukum bagi warga Kota Mataram yang memanfaatkan bale mediasi terhadap sengketa. “Kami juga sudah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perdata,” kata Makmun dalam sambutannya, Senin, 29 November 2021.

Secara substansi bale mediasi menurut tugas masing – masing memiliki semangat penegakan hukum dan keadilan. Karena itu, upaya penguatan kelembagaan dibutuhkan dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga penegak hukum. Pihaknya juga mendorong penyelesaian perkara ringan melalui proses mediasi melalui pendekatan restorative justice. “Kami juga menawarkan ke Polres dan Kejaksaan Mataram untuk menjalin MoU. Tetapi sampai saat ini mungkin masih proses pengelolaan di instansi,” jelasnya.

Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Sri Sulastri menyambut baik kerjasama dengan bale mediasi sebagai landasan pengadilan untuk bersinergi dalam rangka pemangkasan penumpukan masalah perdata. Mediasi dinilai sebagai salah satu cara para pihak sepakat menggunakan pihak ketiga yang independen untuk memfasilitasi menyelesaikan perkara perdata.

Menurutnya, pelibatan bale mediasi untuk mencari jalan tengah terhadap perkara. Proses mediasi dipandang sebagai cara cepat dan murah dibanding litigasi untuk mencari keadilan. “Tujuannya MoU untuk mengurangi penumpukan kasus di pengadilan dan mengefisienkan waktu,” jelasnya.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengharapkan, bale mediasi dapat diimplementasikan dalam rangka pengabdian untuk menjembatani perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah mengurangi penumpukan kasus serta mengefisienkan waktu. Terlebih masyarakat di Mataram semakin kompleks serta ide berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan, pada akhirnya memunculkan konflik sosial. “Contohnya, Pilkaling yang biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat sekarang dipilih langsung oleh masyarakat. Proses demokrasi pun tidak diikuti dengan menerima hasil dan dampaknya menimbulkan persoalan,” jelasnya.

Pemkot Mataram sebagai mitra representatif diharapkan menyelesaikan persoalan di masyarakat. Walikota ingin belajar dari konflik antar kampung kemudian jadi persoalan kolektif. Akhirnya melebar dan diharapkan bale mediasi membantu menyelesaikan persoalan tersebut. “Camat dan lurah bisa menjembatani persoalan hukum non formal dengan menyampaikan bahwa bisa menyelesaikan perkara perdata melalui bale mediasi,” demikian kata Mohan. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional