Gubernur Telepon Wapres, Syarat Bangun Rumah Tahan Gempa Menghambat

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah korban gempa kaitan dengan rencana kunjungan Wapres JK, 4 November mendatang. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Progres pembangunan rumah korban gempa di NTB masih belum menggembirakan. Berbagai upaya telah dilakukan Pemda, termasuk melibatkan 1.000 pengusaha jasa konstruksi. Namun, hingga saat ini baru 11 unit rumah korban gempa yang bisa dibangun. Kemudian baru 55 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), dalam proses pembangunan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc cukup gregetan dengan progres pembangunan rumah korban gempa. Apalagi, tanggal 4 November mendatang, Wakil Presiden (Wapres), H. M. Jusuf Kalla (JK) akan meninjau langsung progres rehahilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa ke NTB.

Iklan

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, pejabat Kementerian PUPR, BNPB, Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), Kadin, Gapensi, REI dan sejumlah perwakilan kepala daerah terdampak gempa di Ruang Rapat Utama, Rabu, 31 Oktober 2018 siang. Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan rumah selain Risha diperbolehkan.

Karena jumlah aplikator yang terbatas. Produksi panel Risha juga membutuhkan waktu lama. “Oleh karena itu ada alterntif selain Risha oke. Persoalannya kita dihadapkan pada musim hujan yang sebentar lagi. Jadi, kita tak punya kemewahan hanya pada Risha yang sudah jelas kendalanya,’’ kata gubernur.

Meskipun diperbolehkan membangun rumah selain Risha, namun gubernur melihat ruang bagi pengusaha masuk untuk melakukan akselerasi belum bisa dilakukan. Dimana, pengusaha mengusulkan membangun rumah instan baja (Risba).

Tetapi rumah jenis ini, menurut Kementerian PUPR adalah ramah gempa, masih belum tahan gempa. Rumah jenis Risba masih dalam kajian. Kementerian PUPR masih tetap berpegang pada Inpres No. 5 Tahun 2018. Bahwa rumah yang dibangun harus tahan gempa. Saat ini ada tiga jenis rumah yang dianggap sudah tahan gempa, yakni Risha, Rumah Kayu (Rika) dan Rumah Konvensional (Riko).

Gubernur mengatakan, di Lombok Utara ada rumah yang dibangun dengan dana Rp15 juta, sudah sangat layak. Ia berharap rumah seperti itu saja diperbanyak dengan menggandeng para pengusaha. Sehingga ketika musim hujan tiba, masyarakat tidak lagi berada di bawah tenda.

‘’Maksud saya, kalau rumah itu saja bisa kenapa harus tergantung pada Risha, kendala kita aplikator sedikit, proses pembuatan butuh waktu,’’ katanya.

Gubernur sempat meninggalkan rapat untuk menelepon Wapres JK, kaitan dengan percepatan pembangunan rumah bagi korban gempa tersebut. Apakah diperbolehkan membangun Risba selain tiga jenis yang sudah ada.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, para pengusaha yang ingin ikut berpartisipasi belum bisa masuk. Padahal dananya sudah dicairkan.

‘’Yang saya punya bayangan, kita rapat berkali-kali. Sehebat apapun kalau Risha ndak mungkin kita bisa mengejar,’’ katanya.

Untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa, akhirnya disepakati para pengusaha akan segera meneken kontrak dengan masyarakat untuk pembangunan rumah jenis Riko khususnya di Lombok Utara.

Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH, MH yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan akan memfasilitasi pengusaha dengan masyarakat yang sudah cair dananya untuk meneken kontrak pembangunan Riko.

Berdasarkan data Koasgabpad Penanganan Dampak Darurat Gempa NTB, saat ini jumlah Risha yang sedang dibangun 124 unit, Rika 57 unit dan Riko 204 unit. (nas)