Gubernur Rombak Delapan Pejabat Eselon II

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan delapan eselon II dan beberapa pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin, 6 Mei 2019 siang. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Mengawali puasa Ramadhan 1440 H, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc  melakukan perombakan delapan pejabat eselon II, Senin, 6 Mei 2019. Gubernur melakukan penggantian dua jabatan penting seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Suruji kemudian digantikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, H. Rusman, SH, MH.

Iklan

Posisi yang ditinggal Rusman, selanjutnya dijabat mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si. Jabatan Kepala Diskominfotik NTB dibiarkan kosong.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Selanjutnya, Kepala Pelaksana BPBD NTB dijabat Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH.

Jabatan yang ditinggalkan Khalik selanjutnya diisi mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah. Kemudian, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah dimutasi menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya dijabat Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP kemudian dimutasi menjadi Kepala Bappeda NTB.

Selain memutasi pejabat eselon II, gubernur juga memutasi pejabat eselon III dan IV sebanyak 13 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural eselon II, III dan IV tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Dikonfirmasi usai pelantikan, Gubernur NTB, Dr. H.  Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan dirinya selalu mengusahakan setiap mutasi yang dilakukan tidak menimbulkan kegaduhan. Mutasi yang dilakukan bukan berdasarkan subjektivitas tetapi melihat kebutuhan organisasi.

‘’Oleh karena itu kita tidak serampangan memutasi orang,’’ katanya.

Dijelaskan, pascapelantikan dua widyaiswara utama, Drs. H. Supran, MM dan H. Chairul Mahsul, SH, MM, terjadi kekosongan dua jabatan eselon II. Yakni jabatan Kepala BPKAD dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

Sehingga, harus ada pejabat yang mengisi kekosongan itu, khususnya jabatan staf ahli. Sedangkan jabatan Kepala BPKAD NTB, akan dilakukan seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Gubernur menegaskan jabatan Staf Ahli yang sekarang berbeda dengan dulu. Dulu, kata gubernur, Staf Ahli menjadi tempat buangan pejabat. Tetapi sekarang, jabatan Staf Ahli termasuk posisi yang strategis. Bahkan, katanya, Pemprov menambah para staf untuk jabatan Staf Ahli. Yang bertugas membantu Staf Ahli melaksanakan tugas-tugasnya.

Gubernur menambahkan, orang-orang yang duduk dijabatan Staf Ahli nantinya akan diproyeksikan ke posisi-posisi yang strategis. Ia memberikan contoh seperti jabatan Kepala Dinas PUPR NTB yang dijabat Ir. H. Azhar, MM. Sebelumnya yang bersangkutan merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Begitu juga jabatan Kepala Dinas Sosial yang baru, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

Khusus untuk penggantian Kepala Pelaksana BPBD NTB, gubernur menjelaskan alasannya. Menurutnya, masalah bencana ke depan semakin banyak. Sehingga dibutuhkan orang yang kuat dan punya kemampuan komunikasi lintas komunitas.

Salah satu misi NTB Gemilang adalah mewujudkan NTB  Tangguh dan Mantap. Sehingga ke depan masalah bencana menjadi priporitas Pemprov NTB. Menurut gubernur, mencari Kepala Pelaksana BPBD NTB yang pas tidak gampang. Satu-satunya orang yang dianggap memenuhi kriteria untuk sementara adalah mantan Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik.

Namun, kata gubernur, Kepala Pelaksana BPBD sebelumnya bukan berarti tidak mampu. Karena yang bersangkutan sudah lama menjabat Kepala BPBD NTB, maka sudah jenuh dan perlu penyegaran.

‘’Saya kira jenuh, menurut saya perlu diberi tantangan yang lain. Jadi bukan berati ndak performance. Bahkan Pak Rum performance-nya sangat bagus. Produktivitas bangun rumah bagus sekali. Tapi kita ingin menggesanya lebih bagus lagi,’’ katanya.

Gubernur membocorkan tadinya akan dilakukan tukar posisi antara Kepala Disos dan Kepala Pelaksana BPBD NTB. Namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Rum dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Menurut gubernur, sebagai Staf Ahli yang membidangi ekonomi, keuangan, infrastruktur dan pembangunan, Rum dapat memback up penanganan masalah bencana.

Begitu juga mutasi Kepala Bappeda dan Asisten II, kata gubernur hanya dilakukan tukar posisi saja. Ia menilai mantan Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah memiliki leadership yang bagus. Dengan menjabat Asisten II, maka ia membawahi Bappeda dan OPD rumpun ekonomi lainnya. (nas)