Gubernur Resmikan Penggunaan Pakaian Dinas dari Kain Tenun

Gubernur NTB beserta istri serta Sekda dan Anggota DPR RI, H. Rachmat Hidayat meresmikan penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ASN lingkup Pemprov NTB di pelataran kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB kemarin. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah meresmikan penggunaan pakaian dinas dari kain tenun lokal bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Selanjutnya, pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) diharapkan melakukan hal yang sama.

Penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ASN ini dicanangkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasda) Provinsi NTB. kebijakan ini disambut antusias oleh para perajin tenun lokal.

Iklan

Maliki, pemilik Sentosa Sasak Tenun Pringgasela, Lombok Timur mengatakan terobosan ini sebagai angin segar untuk memperluas pasar. Tidak hanya itu, penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ASN juga dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal ini.

“Mudah-mudahan saja semua pegawai melaksanakannya. Dan dapat dilaksanakan sampai ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dr. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan sangat berkeinginan, penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ini dapat dilaksanakan dari Ampenan (Mataram), sampai Sape (Bima).

Tidak hanya ASN, instansi vertikal juga diharapkan mendukung. Termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Gempa telah mengakibatkan kerugian moril dan materil tidak kecil. Bahkan pertumbuhan ekonomi NTB diproyeksikan minus di atas 10 persen.

“Penggunaan kain tenun sebagai bagian dari atribut resmi ASN ini adalah upaya kita bersama untuk membangkitkan UMKM pascagempa. Kita bukakan peluang pasar,” demikian Ketua Harian Dekranasda NTB ini.

Penggunaan pakaian dinas dari kain tenun ini rencananya akan digunakan dua kali dalam sepekan. Selasa dan Kamis. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi atas terobosan ini. Meski begitu, ia melihatnya justru sebagai ancaman bagi para pelaku industrinya. Bila pemerintah daerah juga tidak melakukan proteksi.

Tidak sesederhana itu ia melihatnya. Menggunakan pakaian dinas dari kain tenun ini akan menjadi peluang pasar yang cukup besar. Ia mengkhawatirkan, peluang pasar ini justru akan dimasuki oleh para pemodal besar. Bukan dinikmati oleh para pelaku industri lokal.

Untuk mengantisipasi itu, Gubernur meminta Dinas Perindustrian melakukan proteksi dengan memperbanyak kegiatan untuk menumbuhkan industri tenun yang modern. Kata Gubernur, tentu tak akan kuat bagi UMKM memenuhi permintaan yang demikian banyak. Karena itulah, hilirisasi dilakukan dengan meningkatkan produksi dengan mesin.

“Untuk penggunaan secara massal. Harus ada mesin produksi yang modern dan memadai. Biarkan tenun tradisional ini dibuat eksklusif oleh perajin-perajin kita agar kekhasan dan harganya terjaga dengan baik,” ujarnya.

Karena itulah, Gubernur memerintahkan Dinas Perindustrian untuk mengakselerasikan kebutuhan ini dengan memperbanyak mesin produksi moder. Sebelum pemain besar datang mengisi ceruk pasar ini dan justru menggilas penenun lokal. (bul)