Gubernur NTB Optimis Infrastruktur Pendukung MotoGP 2021 Tuntas

H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., optimis pembangunan Sirkuit Mandalika dan infrastruktur pendukung MotoGP 2021 dapat tuntas sesuai dengan rencana. Persoalan lahan yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan sirkuit sudah tuntas melalui upaya persuasif yang dilakukan tim percepatan yang telah dibentuk.

Rencananya, kata gubernur, pada Februari 2021, Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP akan mengecek progres pembangunan Sirkuit Mandalika. ‘’Alhamdulillah, semuanya (masalah lahan) sudah selesai sesuai schedule. Mudah-mudahan ketika Dorna, penyelenggara MotoGP, Februari datang mengecek. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Sehingga mampu sirkuit itu untuk latihan pada bulan Juni,’’ ujarnya dikonfirmasi usai tasyakuran HUT NTB ke-62, Kamis, 17 Desember 2020.

Gubernur mengatakan, Sirkuit Mandalika  dijadwalkan menjadi tuan rumah World Superbike Championship (WSBK) pada November 2021. Sedangkan MotoGP Mandalika dijadwalkan bulan Oktober. ‘’Kami optimis bahwa sebelum itu,  sirkuit kita sudah selesai. Sehingga bisa digunakan untuk MotoGP,’’ katanya.

Ia menambahkan pelaksanaan MotoGP 2021, juga sangat bergantung kondisi Covid-19. Karena bagaimanapun juga, kata gubernur, negara-negara di Eropa seperti Turki, Belanda dan Jerman saat ini sedang menghadapi gelombang kedua Covid-19.

‘’Kita berharap tak terjadi di kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menganggap remeh protokol kesehatan,’’ ujarnya mengingatkan.

Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika terus digenjot jelang pemeriksaan tahap I yang akan dilakukan Dorna. Sementara itu, PN Praya telah melakukan penetapan konsinyasi lahan seluas 4,8 hektare atau 21 bidang.

Proses pembayaran pembebasan lahan di sirkuit Mandalika, khususnya di Penetapan Lokasi (Penlok) I terus berlangsung. Berbagai upaya dilakukan agar proses pembebasan lahan berjalan lancar.

Setelah dilakukan penetapan konsinyasi, PN Praya melakukan langkah-langkah persuasif terhadap warga pemilik lahan. Termasuk melakukan pemberitahuan kepada seluruh warga yang belum mengambil uang ganti rugi atas tanah yang telah melalui proses penetapan konsinyasi. (nas)