Gubernur NTB Larang Satuan Pendidikan Laksanakan KBM Tatap Muka

Ilustrasi aktivitas belajar tatap muka.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB masih melarang satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menerbitkan surat edaran No. 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Surat edaran gubernur ditujukan kepada Bupati/Walikota se-NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB dan Kakanwil Kemenag NTB. Surat edaran tersebut tertanggal 7 Juli 2020 lalu. Hal ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor: 01/KB/2020, nomor: 516 Tahun 2020, nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi CovID-19 tanggal 15 Juni 2020.

Iklan

Gubernur mengatakan, pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan tahun ajaran 2020/2021 pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimulai pada bulan Juli 2020. “Pembelajaran secara tatap muka di Satuan Pendidikan di Provinsi NTB di daerah zona hijau, kuning, oranye, dan merah di masa pandemi Covid-19 tidak diperkenankan,” kata gubernur dalam surat edaran tersebut.

Pembelajaran di Satuan Pendidikan di NTB dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring/luring/modul. Atau bentuk lain memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Proses belajar dari rumah secara daring/luring/modul atau bentuk lain berlaku sampai dengan ditetapkan ketentuan kemudian.

Untuk Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Non Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupate/Kota, kecuali Satuan Pendidikan Terpadu Madani dan Satuan Pendidikan RA/MIMTs/MA dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenag NTB diminta agar membuat kebijakan tersendiri. Yakni kebijakan  yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB.

  Dinas Kesehatan NTB Bertekad Jadi Contoh Gerakan "Zero Waste"

Ketentuan teknis tentang pelayanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan PAUD,Dikdas, Dikmen dan Non Formal serta Pondok Pesantren ditentukan oleh Dinas Dikbud serta Kantor Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bagi satuan pendidikan yang melanggar surat edaran gubernur tersebut. Maka  akan diberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 secara nasional.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH mengatakan, jumlah warga yang terpapar Covid 19 di NTB hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meskipun di delapan kabupaten/kota angka kasus baru dan kesembuhan sudah cenderung terkendali karena sigapnya pemerintah daerah dan masyarakat setempat menerapkan protokol kesehatan.

Namun jumlah pasien positif Covid-19 di NTB hingga  Sabtu, 12 Juli 2020 tercatat sebanyak 1.548 orang. Dari jumlah itu, pasien yang sudah sembuh sebanyak 967 orang dan masih positif dalam perawatan di berbagai rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat sebanyak 501 orang.

Penambahan jumlah warga terpapar Covid-19 masih terus terjadi di Kota Mataram dan sebagian kecamatan di Lombok  Barat yang berbatasan dengan ibukota provinsi NTB tersebut. Bahkan, kata Gede, Kota Bima yang dulunya masuk zona hijau kini kembali menjadi kuning dengan adanya penambahan empat kasus terkonfirmasi positif beberapa hari lalu.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak percaya dengan isu menyesatkan bahwa corona tidak ada. Faktanya, kata Aryadi, hingga saat ini Covid-19 di NTB telah menyebabkan 80 orang meninggal dunia. Korban meninggal tersebut terdiri dari 46 orang di Kota Mataram,  22 orang di Lombok Barat, 4 orang di Lombok Tengah dan 2 orang di Lombok Timur. Pasien meninggal juga terjadi di  KLU 2 orang serta di Kabupaten Dompu, KSB, dan Kabupaten Sumbawa, masing-masing satu  orang.

  Penerbangan Lombok – Kuala Lumpur Dibuka Bulan Depan

Untuk menghindari jatuhnya korban dan penularan lebih luas, maka tidak ada cara lain. Kecuali tetap patuh mengikuti tatanan baru  atau pola hidup baru dalam seluruh kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Yakni secara ketat mematuhi protokol kesehatan pada seluruh aktivitas, dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak saat berkunjung ke pusat-pusat keramaian.

Seperti pasar, pusat perbelanjaan, destinasi wisata alam/pantai atau kantor dan aktivitas sosial lainnya yang telah menerapkan standar layanan untuk keselamatan pengunjung. Demikian juga setiap individu dan kelompok warga harus benar-benar memperhatikan dan disiplin pada protokol kesehatan ini.

Selain menggunakan masker, juga harus mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir setiap saat setelah mengambil atau memegang sesuatu, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tetap optimis dan semangat serta lindungi  kelompok rentan terutama anak-anak, orang tua dan orang-orang  terdekat yang memiliki  penyakit komorbid agar untuk sementara waktu tidak beraktivitas di luar rumah. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here