Gubernur Minta Serapan 2018 Tak Boleh Terulang

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc meminta dana APBN yang tak terserap mencapai Rp900 miliar tahun lalu di NTB agar tak terulang di tahun anggaran 2019. Gubernur mengatakan, tak terserapnya anggaran tidak sepenuhnya disalahkan kepada satuan kerja (Satker).

‘’Jadi orang kadang-kadang takut sekali melaksanakan kalau ndak jelas. Tapi mudah-mudahan, ini jadi masukan. Sehingga mumpung masih awal tahun anggaran. Tak boleh lagi terjadi seperti itu di kemudian hari,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 30 Januari 2019 siang.

Iklan

Gubernur mengatakan, dana yang tak terserap maksimal pada zaman sekarang tak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Satker yang melaksanakan.

‘’Karena kan orang hati-hati. Sekarang kalau ada penyalahgunaan keuangan negara jadi masalah hukum,’’ katanya.

Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyayangkan hampir Rp900 miliar dana APBN 2018 tak mampu dibelanjakan oleh Satuan Kerja (Satker) di NTB. Hingga 31 Desember 2018, serapan dana APBN di NTB hanya mampu tercapai 93,4 persen.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM menyebutkan secara nasional realisasi APBN sebesar 99,2 persen. Sementara di NTB, realisasi dana APBN hanya tercapai 93,4 persen. ‘’Kita sayangkan, hampir Rp900 miliar tidak terserap. Artinya ada beberapa program mungkin yang kurang optimal,’’ kata Syarwan.

Dana APBN untuk NTB pada 2018 dengan pagu Rp11,6 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai Rp2,9 triliun, belanja barang Rp3,8 triliun, belanja modal Rp1,9 triliun, belanja bantuan sosial Rp18 miliar, DAK Fisik Rp1,9 triliun dan dana desa Rp980,8  miliar.

Sampai 31 Desember 2018, realisasi belanja pegawai Rp2,7 triliun lebih atau 95 persen, belanja barang Rp3,4 triliun atau 89,8 persen, belanja modal Rp1,8 triliun atau 92,08 persen, belanja bantuan sosial Rp17,9 miliar atau 99,04 persen, DAK Fisik Rp1,85 triliun atau 96,06 persen dan dana desa Rp980,4 miliar atau 99,96 persen.

Syarwan mengatakan, tak terserapnya anggaran ratusan miliar tersebut tak dipungkiri masih banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran.

Untuk itu, ia meminta seluruh Satker, setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar melihat kembali. Jika ada perubahan segera dilakukan revisi dan Satker membuat  rencana kegiatan dalam satu tahun. Sehingga mempermudah dalam penyiapan anggaran kas. (nas)