Gubernur Minta Kades Komitmen Buka Informasi Publik

Mataram (suarantb.com) – Kesuksesan pencanangan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) menurut Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi atau TGB tergantung pada komitmen para kepala desa (kades). Untuk itu ia meminta seluruh kades memiliki komitmen membuka informasi publik. Demikian disampaikannya dalam pencanangan DBIP di Rinjani Ballroom Hotel Lombok Raya, Kamis, 6 Oktober 2016.

“Semua ini tentang komitmen dari pemimpin. Kesuksesan DBIP tergantung dari komitmen para kades. Kades harus benar-benar berkomitmen untuk membuka informasi publik,” terangnya.

Iklan

Menurut TGB, jika pemimpin tidak berniat terbuka, maka keterbukaan tak akan terwujud. “Kalau gubernur tidak mau terbuka, bupati juga tidak terbuka, kades ikut menutup-nutupi. Maka dengan teori apapun, dialog atau seminar apapun keterbukaan tidak akan terwujud,” jelasnya.

Kehadiran para kades dari seluruh NTB dalam acara ini, diakui TGB merupakan salah satu bentuk komitmen. Sehingga ia optimis DBIP akan sukses. “Saya optimis DBIP akan sukses di NTB, karena komitmen dari para kades sudah diwujudkan paling tidak dengan hadir pada acara ini,” jelasnya.

Untuk selanjutnya, TGB mengatakan kades ini hanya tinggal merancang kegiatan yang menunjukkan komitmen tersebut. Seperti Desa Montong Gamang dan Karang Bajo yang sudah lebih dulu berkomitmen untuk terbuka terhadap informasi publik. Cukup dengan cara membuat situs yang berisi informasi tentang program apa yang dijalankan, dana yang dimiliki berapa dan dibelanjakan untuk apa. Selain itu, disertai juga informasi untuk warga terkait kepada siapa permohonan ditujukan untuk meminta berbagai informasi yang dibutuhkan.

“Caranya itu mudah, cukup dengan membuat website itu. Di setiap desa pasti ada yang bisa membantu dalam prosesnya. Kades tinggal minta tolong dibuatkan, dan pasti orang itu akan senang membantu,” jelasnya.

TGB berpesan pada kades yang hadir untuk tidak bersikap otoriter. Otoritas yang dimiliki harus dibagi untuk memudahkan tugas sebagai seorang pemimpin. “Otoritas harus dibagi, jangan dipikul sendiri. Semua informasi dipendam sendiri justru nanti akan menimbulkan masalah,” pesannya.

Dalam sambutannya, TGB juga menyampaikan harapannya agar MoU program DBIP yang ikut ditandatanganinya ini bisa berjalan. “Saya bangga menandatangani MoU ini, tapi banyak yang sudah ditandatangani jadi almarhum. Cuma sedikit yang berwujud nyata, yang dilaksanakan dan dirasakaan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya. Selain itu, gubernur juga mengapresiasi KI NTB yang sudah membuktikan fungsinya sebagai lembaga pemerintah. (ros)