Gubernur Keluarkan Sembilan Instruksi, NTB Berlakukan ‘’Lockdown’’ Akhir Pekan di RT/RW Zona Merah Covid-19

Ilustrasi ‘’Lockdown’’ Akhir Pekan di RT/RW Zona Merah Covid-19. (Sumber : Bigstock)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB secara resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa/kelurahan yang berisiko tinggi atau zona merah Covid-19 sesuai Instruksi Gubernur No. 180/01/kum/2021. Instruksi Gubernur tersebut memuat sembilan poin penting, salah satunya mulai memberlakukan lockdown akhir pekan di RT/RW yang berstatus zona merah Covid-19.

‘’Bagi warga yang berada di RT/RW zona merah, risiko tinggi Covid-19 diimbau tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada hari Sabtu dan Minggu. Kalau di daerah lain disebut weekend lockdown, penerapannya mulai berlaku Sabtu besok tanggal 20 Februari 2021,’’ ujar Wakil Ketua Satgas Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 18 Februari 2021.

Iklan

Ia mengatakan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dan Asisten III sedang memelototi angka-angka temuan kasus Covid-19 di masing-masing RT/RW yang berada di desa/kelurahan se – NTB. ‘’Apakah kita menemukan RT/RW yang zona merah. Sehingga kita akan menerapkan hal tersebut (lockdown akhir pekan),’’ imbuhnya.

Sekda NTB ini mengatakan, lockdown akhir pekan akan diberlakukan bagi RT/RW yang ditemukan kasus di atas 10 orang. Karena kalau penemuan kasus di atas 10 orang, maka sudah masuk zona merah atau risiko tinggi Covid-19.

Dijelaskan, Instruksi Gubernur No.180/01/kum/2021 tersebut ditujukan kepada empat entitas Satgas Covid-19 mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Selain mengatur tentang pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah di RT/RW zona merah Covid-19, kata Sekda, ada delapan poin penting lagi dalam Instruksi Gubernur tersebut.

Pertama, untuk mengatasi pandemi Covid-19, dibutuhkan kerja bersama semua pihak dan lapisan masyarakat secara kolaboratif. Karena menegakkan protokol kesehatan dan memberantas Covid-19 bukan semata-mata tugas pemerintah. Tetapi, membutuhkan dukungan kerja sama, komitmen semua.

Kedua, lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yakni 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ketiga, memaksimalkan tracing kontak Covid-19 dengan melakukan rapid test antigen. Dengan harapan satu temuan kasus harus 20 orang yang dirapid test antigen.

‘’Tracing kontak menjadi sesuatu yang penting dan bila ada temuan Covid-19, jangan ada yang menghalang-halangi dan masyarakat perlu aktif mendukung tenaga kesehatan untuk melakukan tracing,’’ katanya.

Keempat, melakukan percepatan pelayanan vaksinasi. Secara nasional, menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 selama satu tahun. Tetapi NTB menargetkan bisa tuntas dalam enam bulan.

Semua warga NTB yang memenuhi kriteria sesuai hasil skrining untuk melakukan vaksinasi. Sehingga, pada 2022, NTB sudah memiliki kekebalan kolektif yang akan menjadi benteng memutus penularan Covid-19.

Kelima, melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sesuai instruksi Mendagri. Terkait hal ini, dibentuk Satgas Covid-19 sampai di tingkat desa. ‘’Kita akan petakan PPPKM berbasis mikro sampai tingkat RT/RW,’’ terangnya.

Gita menjelaskan, jika di suatu RT/RW ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di atas 10 orang, maka berstatus zona merah. Apabila temuan kasus ada 6-10 warga yang terpapar Covid-19, maka RT/RW berstatus zona oranye. Jika temuan kasus antara 1 – 5 orang, maka RT/RW berstatus zona kuning. Sedangkan, jika tidak ada temuan kasus, maka berstatus zona hijau.

Selanjutnya, kata Gita, Instruksi Gubernur yang ketujuh adalah pelaksanaan PPKM Mikro di NTB diintegrasikan dengan lomba Kampung Sehat. Dan kedelapan, mengintensifkan operasi yustisi terkait dengan penegakan pendisiplinan masyarakat sesuai Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

‘’Dan instruksi gubernur ini agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,’’ kata Gita.

Terpisah, Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si., mengatakan pihaknya bersama TNI dan Polri mengawal pemberlakuan PPPKM Mikro di NTB. Termasuk mengawal pemberlakuan lockdown setiap akhir pekan di RT/RW yang berstatus zona merah Covid-19.

Tri mengatakan, pihaknya akan semakin gencar melakukan operasi yustisi. Termasuk akan menggerakkan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berada di masing-masing desa/kelurahan. Ia menyebut, jumlah personel Satlinmas di setiap desa/kelurahan sekitar 10 orang. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional