Gubernur Isyaratkan Putus Kontrak Kerjasama dengan GTI

Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, anggota tim terpadu yang dibentuk menyelesaikan persoalan aset di Gili Trawangan sudah hampir sepakat bahwa kerjasama dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) tak mungkin lagi dilanjutkan. Gubernur memberikan isyarat kerjasama pemanfaatan aset Gili Trawangan akan diputus kontrak, namun ia mengatakan ada tahapan yang harus dilakukan.

‘’Kita sudah hampir sepakat bahwa memang itu (kerjasama dengan GTI)  nggak mungkin dilanjutkan kembali. Tapi kan tentu ada caranya,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai membuka acara pelatihan UMKM di Mataram, Senin, 24 Februari 2020.

Iklan

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, ada tahapan-tahapan yang akan dilalui sebelum kerjasama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dilakukan pemutusan kontrak.’’Nggak semua hal langsung putus (kontrak). Ada caranya, step by step,’’ jelasnya.

Ditanya mengenai kesiapan warga yang sudah masuk di lahan tersebut sanggup memberikan kontribusi bagi daerah sebesar Rp65 miliar setahun. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan hal itu sedang dikaji.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan masyarakat Gili Trawangan mendatangi Kantor DPRD NTB untuk melakukan hearing terkait dengan pelibatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan lahan Pemprov NTB di Gili Terawangan yang saat ini masih dikuasai oleh PT GTI, Kamis, 20 Februari lalu.  Masyarakat Gili Trawangan menyampaikan aspirasi kepada Pemprov NTB untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya memajukan industri pariwisata di Gili Trawangan.

Bahkan masyarakat siap memberikan kontribusi bagi daerah sebesar Rp65 miliar setahun. Salah seorang perwakilan warga Gili Trawangan, Supriadi mengatakan apabila nanti  Pemprov NTB sudah memutuskan kontrak pengelolaan aset daerah berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan, masyarakat berharap mereka bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pengelola dengan memberikan kontribusi kepada Pemda sesuai dengan nilai aset.

‘’Kami siap memberikan kontribusi kepada Pemda NTB Rp1 juta per are untuk satu tahun di tanah Pemda seluas 65 hektar itu. Jadi kalau semuanya diberikan kepada masyarakat untuk mengelola, maka total Rp65 miliar akan kami berikan. Hari ini tandatangan kontrak, dua hari berikutnya kami berikan Rp65 miliar,’’ ujarnya.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektare lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. (nas)