Gubernur Diminta Hati-hati Angkat Pejabat

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Setelah pelantikan empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akan mengangkat tiga anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) menjadi staf ahli. Gubernur diminta hati-hati dalam mengangkat pejabat, terutama yang tersangkut masalah hokum dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

‘’Harus kehati-hatian itu ada. Kami dari DPRD, kalau orang sudah tersangka sebaiknya jangan (diangkat). Karena komitmen kita memberantas korupsi itu harus jelas,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri pelantikan empat Kepala OPD di Kantor Gubernur, Rabu, 17 Oktober 2018 siang.

Iklan

Menurutnya, jika ada pejabat struktural yang diberikan jabatan, kemudian menyandang status tersangka maka pasti tak akan maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Di satu sisi dia akan sibuk mengurus dirinya yang sedang menghadapi proses hukum. Di sisi yang lain harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat struktural.

Selama ini, kata Mahalli, bagi oknum pejabat yang sudah menjadi tersangka dalam sebuah kasus hukum, maka dicopot dari jabatan struktural. ‘’Sebaiknya ditunda dulu. Kan ada orang jadi pejabat sudah jadi tersangka diistirahatkan dulu. Supaya fokus menghadapi persoalan hukumnya,’’ saran Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini.

Mengenai kebijakan yang diambil gubernur untuk mengangkat TGP2D menjadi staf ahli, Mahalli mengatakan harus dihargai. Sepanjang mereka yang diangkat sedang tidak bermasalah hukum. Ia mengatakan, para anggota TGP2D yang akan diangkat menjadi staf ahli harus menampakkan kerja keras mereka. Serta mengurangi kesalahan masa lalu.

‘’Pemimpin masa lalu menonjobkan mereka karena ada salah. Di antara mereka ada kepala dinas. Ketika rapim ditanya sesuatu, masa ada yang menjawab mohon maaf karena belum diupdate infomasinya oleh Kabid. Ada juga kepala dinas, ini segera hari ini. Mereka mengatakan siap. Tapi tak dikerjakan,’’ tandas Mahalli.

Tiga anggota TGP2D yang tersisa saat ini adalah Ir. Andi Pramaria, M. Si, Dra. T. Wismaningsih dan Ir. H. Azhar, MM. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi mengenai ada salah satu anggota TGP2D yang akan diangkat menjadi staf ahli telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus perizinan di Hutan Lindung Sekaroh mengatakan proses hukum yang bersangkutan sudah cukup lama.

‘’Itu kan proses sudah lama. Nanti saya akan coba tanyakan kelanjutannya. Karena tak ada perkembangannya,’’ kata gubernur.

Terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan tertulis dari aparat penegak hukum bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sehingga pengangkatan yang bersangkutan menjadi staf ahli kemungkinan akan tetap dilakukan. Terlebih, kata Fathurahman,Pemprov mendapatkan pendampingan dari Kemendagri. (nas)