Gubernur dan Kepala OPD Tandatangani A3, Ukur Kinerja Pejabat NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyaksikan penandatanganan A3 atau kertas perjanjian kerja dengan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB di Halaman Kantor Gubernur, Senin, 3 Agustus 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menandatangani kertas perjanjian kerja atau Attitude, Attention, Action (A3) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. A3 menjadi nantinya alat ukur kinerja dan penempatan pejabat Pemprov NTB, baik eselon II, III dan IV.

‘’Yang kita tandatangani ini adalah tool (alat). Supaya komunikasi, interaksi antara bawahan dan atasan ada alatnya. Jangan serta merta berkomunikasi tidak ada kesan kehangatan di sana dan terukur,’’ kata gubernur pada saat penandatangan A3 dengan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB di Halaman Kantor Gubernur, Senin, 3 Agustus 2020 siang.

Iklan

Penandatangan A3 disaksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. Gubernur mengatakan, dengan adanya A3, akan menjadi feedback Biro Organisasi dan Sekda NTB untuk melakukan evaluasi penyederhanaan dan pengembangan perangkat organisasi perangkat daerah.

Jangan-jangan, kata gubernur, setelah ada A3, ada kepala seksi (Kasi) di suatu OPD yang justru tak punya pekerjaan. Atau ada jabatan eselon III yang ditambah di suatu OPD, setelah dilihat A3-nya, kerjanya cuma satu sepanjang tahun. Sehingga, dari sisi pemberian insentif, jelas tidak fair karena kerjanya sedikit apalagi tidak ada kerjaannya. Kemudian, bagi eselon III dan IV yang kerjanya banyak, maka insentif yang didapatkan juga akan mengikuti.

Melalui penandatanganan kertas A3 ini, kata Dr. Zul, pimpinan dapat mengambil keputusan soal mutasi atau penempatan pejabat. Karena ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pejabat.

‘’Kalau ada dokumen yang sudah kita tandatangani. Kita bisa ngomong ke eselon IV, kalau dari segi A3, tidak sanggup melaksanakan komitmen yang sudah kita sepakati. Mungkin karena sakit, mungkin karena apa. Ada alasan kita untuk memindahkan atau mengganti dengan orang yang punya komitmen yang sama. Begitu juga dengan eselon III dan II,’’ terang Dr. Zul.

Bagi pejabat yang tidak mencapai kinerja, bukan berarti tidak mampu. Mungkin dia tidak cocok untuk duduk di jabatan tersebut dan di jabatan lain akan sesuai dengan fesyennya. Dashboard capaian kinerja ini akan dipasang di ruang kerja gubernur, wakil gubernur dan Sekda.

‘’Ini kelihatan sederhana. Tapi ini milestone yang sangat penting buat birokrasi kita. Oleh karena itu, Pak Sekda, ini jangan hanya menjadi dokumen setelah ditandatangani. Dan Pak Sekda yang mengevaluasi sebagai panglima tertinggi birokrasi,’’ pesan Dr. Zul.

Sekda diminta melakukan evaluasi setiap minggu atas capaian kinerja masing-masing OPD. Kemudian dilaporkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui A3 ini, seluruh OPD diharapkan punya gairah dan arah yang jelas untuk mewujudkan program strategis dan program unggulan NTB Gemilang.

Penandatangan perjanjian kerja ini, kata gubernur, menjelang dua tahun kepemimpinan Zul – Rohmi. Penandatangan perjanjian kerja ini bukan saja untuk eselon II, tetapi juga eselon III dan IV. Tujuannya, menjadikan birokrasi di NTB menjadi learning organization. Learning organization mensyaratkan personal master. Dan  personal master harus punya kerendahan hati dan kesediaan untuk terus menerus belajar. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here