Gubernur Batasi ASN Keluar Daerah Cegah Klaster Nataru

Lalu Hamdi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., akan segera mengeluarkan surat edaran untuk membatasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bepergian keluar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB), Tjahjo Kumolo No. 72/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

SE tersebut berlaku sejak 21 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Pembatasan ASN keluar daerah untuk mencegah adanya klaster Nataru yang dapat menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di NTB.

“Ini sudah kita tindaklanjuti sesuai dengan surat edaran Men PANRB. ASN diimbau tidak keluar daerah saat libur natal dan tahun baru,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 22 Desember 2020.

Hamdi menjelaskan draf surat edaran gubernur tentang pembatasan ASN keluar daerah saat Nataru sudah jadi. Tinggal ditandatangani oleh Gubernur.

Kalaupun ASN akan bepergian keluar daerah, harus dengan alasan-alasan tertentu yang mendesak. Serta, ASN tersebut harus mengikuti aturan soal perjalanan keluar daerah. Misalnya, harus melakukan rapid test antigen.

“Dan pemberian izin dilakukan secara selektif. Intinya, dia harus mengikuti tata cara bepergian, mengikuti aturan sesuai protokol kesehatan,” ucapnya.

Dalam surat edaran tersebut, kata Hamdi, ada juga sanksi bagi ASN yang melanggar. Hal tersebut akan mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat selama masa liburan.

“ASN dan keluarganya diimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021,” ujar Men PANRB, Tjahjo Kumolo dalam rilis yang diterima Suara NTB, Selasa, 22 Desember 2020.

Namun, apabila perlu bepergian keluar daerah, terdapat empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Kedua, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan mengenai pembatasan keluar/masuk orang.

Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dan keempat, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Sedangkan untuk Cuti Bersama, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17/2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 23/2020.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga diminta melakukan pengaturan pemberian cuti (selain cuti bersama) secara ketat, selektif, dan akuntabel kepada ASN di lingkungan instansinya selama akhir tahun ini.

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh PPK dalam memberikan cuti bagi pegawai. Pertama, kebutuhan dan/atau kepentingan ASN. Kedua, persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020 dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kedisiplinan ASN menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan SE Men PAN RB ini guna mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. PPK diimbau untuk memastikan agar ASN selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti SE tersebut.

Bagi ASN yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/ 2018 tentang Manajemen PPPK. (nas)